Sekarang, Pengguna SIM Card Baru Wajib Registrasi di Outlet Resmi

©net
ilustrasi

Transbogor.co – Berawal dari banyaknya registrasi SIM card yang sembarangan, terhitung hari ini (15/12/2015) para pelanggan baru tidak dapat melakukan registrasi sendiri, tapi wajib melalui outlet yang terdaftar. Hal tersebut dikatakan Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Prof Dr. Kalamullah Ramli saat memimpin konferensi pers penertiban registrasi nomor prabayar di Gedung Kominfo.

"Alhamdulillah sesuai deadline yang disepakati, hari ini kita mulai menegakkan peraturan menteri terkait registrasi pelanggan seluler dengan data yang benar," ujar seperti dilansir detikcom.


Dijelaskan pria yang kerap disapa Mulih ini, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2005, semua masyarakat yang membeli kartu perdana prabayar harus menyerahkan kartu identitas dan akan didaftarkan oleh penjual kartu perdana. Sehingga masyarakat tidak lagi dapat mendaftarkan dirinya sendiri.

Menurutnya, registrasi SIM Card yang sembarangan telah menjadi sumber ketidaktertiban selama ini. Sehingga berimbas pada sulitnya menelusuri kasus spam dan kriminalitas yang memanfaatkan SIM Card oleh pihak berwajib. 

"Dengan memulihkan registrasi ini, kita bisa menelusuri siapa yang menjual terakhir kartu ini dan siapa yang membelinya. Sehingga pihak berwajib dapat menelusuri hingga ke ujung," kata Mulih.

Tahapan Registrasi

Bagaimana tahapan registrasi prabayar tersebut? Bila sebelumnya pengguna dapat melakukan registrasi melalui SMS ke 4444 atau melalui gerai resmi, maka mulai 15 Desember 2015, registrasi 4444 hanya bisa digunakan oleh penjual yang sudah terdaftar atau identitas yang telah tercatat di para operatornya. Sehingga penjual yang belum terdaftar tidak dapat melakukan registrasi prabayar.

Selanjutnya, penjual yang terdaftar tersebut meminta calon pengguna kartu prabayar menunjukan kartu identitas, seperti dari KTP, SIM, Paspor ataupun kartu pelajar. Kemudian data-data yang ada di dalam kartu identitas tersebut, mulai dari nama, NIK hingga alamat, dikirimkan ke operator.

Bilamana data yang dimasukkan tidak benar, pemerintah dalam hal ini Kominfo akan memberikan sanksi kepada pihak operator. Adapun sanksinya berupa peringatan tertulis dan peninjauan kembali syarat serta ketentuan pendistribusian/penjualan kartu perdana pra bayar. (dtk) 

.