Banyak Investor, Dewan Minta SKPD Jeli

©net
ilustrasi

Transbogor.co - Revisi Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Perbub Nomor 83 Tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemanfaatan ruang khususnya di bidang industri, menuai perhatian sejumlah pihak.

Salah satunya Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin yang meminta, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saling berkaitan dalam hal ini harus lebih jeli, terutama dalam melakukan pengawasan.

“Memang Pemkab Bogor membuka karpet merah untuk pengusaha. Tapi dengan adanya aturan itu, bukan berarti mereka (investor-red) bebas melakukan kehendak bisnisnya. Aturan tetap harus diterapkan,” paparnya kepada Transbogor.co, di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Yuyud melanjutkan, salah satunya dinas yang harus ikut berperan mengawasi adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperidag) yang dianggapnya memliki relevansi di sektor industri.

“Diskoperindag juga harus jeli didalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap investor yang ingin menginvestasikan uangnya di Kabupaten Bogor, terlebih setelah adanya perubahan atas Perbub Nomor 35 Tahun 2014, tentang pedoman operasional pemanfaatan ruang,”kata Yuyud.

Politisi Partai berlambang Ka’bah itu menjelaskan, fungsi pengawasan Diskoperindag harus lebih kepada dibidang oprasional industrinya, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pada penggunaan alat-alat operasionalnya.

“Karena tidak tertutup kemungkinan para para investor tersebut untuk mendapatkan izin, baik izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin-izin lainnya, mereka membuat pengajuan proposal pengajuan izin lebih rendah, supaya izinnya dikeluarkan, sementara fakta dilapangan itu lebih dari yang diajukan. Disini pentingnya fungsi pengawasan itu,” sebutnya.

Menurut Yuyud, setelah Perbub Nomor 83 Tahun 2009, tentang pedoman oprasional pemanfaatan ruang, direvisi ke Perbub Nomor 35 Tahun 2014, tentang pedoman oprasional pemanfaatan ruang khususnya di PP satu.

“Ini yang harus diperketat fungsi pengawasannya dari Diskoperindag, begitu juga dengan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) jangan sembarangan memberikan izinnya,”tegasnya.

Ia pun sedikit membocorkan beberapa isian revisi Perda tersebut. Diantaranya soal zonasi bangunan industri, yang ditetapkan pada wilayah Kecamatan Babakan Madang, dengan Desa Sentul, Cireureup di kawasan Tengsaw, Desa Tari Kolot, dan Kecamatan Klapanunggal.

“Artinya, pabrik industri boleh dibangun disitu. Diluar kawasan itu, tidak boleh.  Yang pasti, dengan aturan ini, kita ingin menata kawasan Kabupaten Bogor menjadi lebih tertata dan teratur tidak acak-acakan seperti sekarang ini yang tentunya berdampak pada banyaknya pelanggaran,” paparnya. (Rifan/Rief)

.