Pengamat Minta Kursi Wabup Segera Terisi

©net
ilustrasi

Transbogor.co - Lowongnya posisi Wakil Bupati, dinilai menjadi salah satu bentuk timpangnya kinerja Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. Karena itu, seiring dengan terjawabnya surat rekomendasi perihal pengisian kekosongan pendamping orang nomor satu itu,  Fraksi Partai Demokrat mendesak agar proses pemilihan dipercepat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ade Sanjaya mengatakan, dengan adanya surat jawaban itu, artinya sudah tidak ada alasan lagi untuk mengulur-ngulur waktu pembahasan penetapan siapa yang pantas duduk sebagai orang nomor dua mendampingi Nurhayanti.

“Saya memang belum melihat isi surat dari Kemendagri itu, tapi saya akan coba pelajari terlebih dahulu, dan nantinya akan kami rapatkan di fraksi, intinya fraksi partai demokrat ingin penetapan calon Wabup ini segera dilaksanakan,” ujar Ade Senjaya.

Dikatakan Ade lagi, F Demokrat sendiri akan melakukan rapat fraksi untuk menetapkan figur yang akan diusung menjadi wakil Bupati. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, fraksi partai demokrat sudah bisa menyepakati siapa yang bakal menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bogor ini dan kita serahkan ke Badan Musyawarah (Banmus),” tambahnya.

Hal senada juga dikatakan, Dosen Tata Negara Universitas Pakuan, R Muhammad Mihradi mengatakan, DPRD Kabupaten Bogor harus mengikuti saran dari Kemendagri soal jawaban surat rekomendasi pengisian Wakil Bupati tersebut.

“DPRD ini ikutin saja saran Kemendagri, dan tinggal bagaimana terdapat kristalisasi lobby politik agar jabatan Wabup yang selama ini kosong bisa terisi,” sebutnya.

Sekedar diketahui, jabatan wakil bupati berdasarkan Pasal 97 PP Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan, Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.Selain itu, pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

Hasil pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon wakil bupati/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil kepala daerah. (Rifan/Rief)

.