PAN Bakal Masuk Kabinet, Miryam : Awas Penumpang Gelap

©ilustrasi tb

Transbogor.co- Isu reshuffle kabinet jilid dua kembali menguat di penghujung tahun 2015 ini. Respons keras kembali datang dari partai-partai pendukung pemerintah.

Pernyataan Ketua DPP PAN Aziz Subekti soal reshuffle kabinet memanaskan kembali isu reshuffle kabinet jilid dua. Betapa tidak, dia mengaku mendapatkan bocoran dari Istana bahwa PAN memperoleh dua menteri di kabinet kerja yaitu posisi Menhub dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sontak pernyataan Aziz langsung memancing reaksi keras dari partai-partai pendukung Jokowi. Ketua DPP Hanura Miryam Handayani langsung mengingatkan Jokowi agar tak mengangkut penumpang gelap di kabinet. Hal ini sebenarnya sudah sering dia sampaikan ke Ketum Hanura Wiranto.

"Jangan sampai juga penumpang baru ini adalah penumpang gelap yang tidak punya tiket," ujar Miryam kepada wartawan, Senin (28/12/2015).

Mendengar PAN sesumbar bakal dapat dua menteri di kabinet kerja, PKB ikut mereaksi keras. PKB berharap untuk partai koalisi yang masuk belakangan itu cukup diberi jatah satu menteri.

"Kalau PAN benar, cukup 1 sajalah. Karena Jokowi juga harus lihat parpol pengusung Hanura, NasDem, PDIP, dan kami PKB yang sudah ada dari Pilpres," ujar Ketua Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq, Senin (28/12/2015).

Namun PKB bukan anti reshuffle kabinet.  "Kita menyambut positif selama itu tujuannya baik karena persoalan bangsa ini rumit. Begitu banyak tantangan," sebutnya.

Wasekjen PKB Daniel Johan bahkan mengungkap reshuffle kabinet jilid dua tampaknya akan segera diumumkan.  "Infonya seperti itu. Januari nanti. Karena menunggu kestabilan pasca Natal, Tahun Baru ini," ujarnya.

Memang partai-partai pendukung pemerintah sebenarnya tidak anti reshuffle jilid dua. Namun mereka kurang suka parpol yang baru masuk ke barisan pendukung pemerintah sudah mendikte Presiden.

"Janganlah partai-partai mendikte kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden," kata Sekretaris F-NasDem Syarif Alkadrie, Senin (28/12/2015).

"Jangan recoki Presiden!" tegas Syarif.

Pihak Istana pun mencoba menenangkan situasi yang kurang kondusif menjelang reshuffle kabinet jilid II ini.

"Jadi begini, kami ingin meluruskan bahwa sebenarnya Presiden sebagai orang yang mempunyai hak prerogatif, beliau tidak pernah berbicara bahkan sampai menyebut nama dengan salah satu partai tertentu yang katakanlah kemudian seakan-akan sudah menyepakati dua nama tersebut. Itu sama sekali tidak ada," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).

Pramono meminta semua pihak menghormati hak prerogatif Presiden soal komposisi kabinet. Tak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi soal reshuffle.

"Tentunya hak yang dimiliki oleh Presiden ini jangan diintervensi oleh siapa pun," ujarnya.

.