Pengurus DKM Ngeluh, Sarana Ibadah Hibah Harus Berbadan Hukum

©ilustrasi tb

Transbogor.co- Para Ketua Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) mengaku dibuat bingung dengan kebijakan pemerintah terkait Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan setiap penerima bantuan hibah harus berbadan hukum atau bersertifikat.

Kebijakan tersebut dinilai terlalu berlebihan, hingga menghambat salah satu program yang telah digulirkan Pemerintah Kabupaten Bogor selama beberapa tahun terakhir, yakni program Jumat keliling atau (Jumling).

Menyikapi keluhan para pengurus DKM, Yudi Wahyudin, Kepala Desa Pasirmuncang, Kecamatan Caringin mengaku cukup memaklumi kondisi tersebut. Karena sejauh ini para pengurus DKM tidak terbiasa menempuh proses berbelit saat hendak mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah.

"Ya saya cukup memaklumi kebingungan para pengurus DKM terkait pemberlakuan undang-undang tersebut. Bahkan ini dialami sendiri oleh pengurus mesjid di desa kami yang harus mengurus sertifikat atau legalitas dahulu sebelum menerima bantuan hibah atau bansos," jelasnya kepada transbogor.co Rabu (30/12/2015).

Sementara, lanjut dia, untuk mengurus proses pendirian badan hukum sarana peribadatan seperti mesjid, mushola, majelis taklim serta pondok pesantren selain menyita waktu, juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

"Karena harus memiliki lembaga hukum, bantuan dari program pemkab yang sudah berjalan seperti jumling pun akhirnya ditunda. Padahal program itu sudah berjalan sejak lama sebelum ada Permendagri ,"paparnya.

Menurutnya, pihaknya dan pengurus DKM memahami kekhawatiran Pemkab Bogor yang tidak mau gegabah dalam mengucurkan anggaran karena berbenturan dengan undang-undang. Namun disisi lain, pihaknya berharap, Pemkab Bogor bisa mencarikan solusi terkait hal tersebut.

" Verifikasi lapangan sudah dilakukan, termasuk membuka rekening bank sesuai petunjuk. Namun ketika semuanya sudah selesai dilakukan, malah ada informasi jika bantuan tidak bisa dicairkan dengan alasan terkendala hal itu,"tambahnya.

Pihaknya pun menyayangkan Biro Hukum yang tidak informatif terkait  penberlakuan kebijakan tersebut. Menurutnya, seharusnya Pemkab Bogor sejak jauh-jauh hari memberikan informasi kepada masing-masing desa.

"Ini untuk sarana ibadah, masa masih harus dipersulit. Pemkab Bogor juga jangan banyak ketakutan, ini untuk kemaslahatan umat. Kalau memang tidak bisa dicairkan, anggaran untuk jumling dan bantuan sarana peribadatan lainnya, terus anggaran itu ngendap dimana," cetus salah seorang Ketua DKM di wilayah Caringin.(Ardi/Rief)

.