Belasan Ribu WNA Dideportasi Kemenkumham, Sepanjang 2015

©ilustrasi tb

Transbogor.co- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mencatat melakukan penangkapan dan deportasi terhadap belasan ribu warga negara asing (WNA). Jumlah itu dilakukan mereka sepanjang tahun 2015.

"(Pencapaian kerja) dalam bidang penegakan hukum, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM, seperti penegakan hukum keimigrasian, projustia 123 orang, pencegahan 803 orang, penangkapan terhadap WNA 5.426 orang dan deportasi 9.481 orang," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly


Untuk penanganan narkoba, Yasonna mengaku telah melakukan rehabilitasi narapidana di 62 lapas. Pada bidang tersebut juga dicatat bahwa Kemenkum HAM berhasil melakukan pemantauan terhadap narapidana high risk secara online. Juga terbentuk nya 39 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Untuk bidang pembentukan hukum, Kemenkum HAM mencatat beberapa keberhasilannya, seperti status dan kedudukan produk hukum dan kolonial setelah 70 tahun Indonesia merdeka. Harmonisasi 204 peraturan perundang-undangan, penyelarasan 26 Rpermen di semua Kementerian/Lembaga (K/L), uji publik KUHP, RUU merek, RUU paten, penyelarasan naskah akademik prioritas prolegnas 2016 di seluruh K/L, melibatkan Multi stakeholders, Litigasi 15 peraturan perundang-undangan dan fasilitasi 106 Perda.

Selanjutnya di bidang administratif fasilitatif, tercatat beberapa poin keberhasilan kinerja Kemenkum HAM. "Penataan tugas dan fungsi kesekretariatan serta proses bisnis termasuk keseragaman nomenklatur untuk eselon III dan IV pada setiap unit kerja eselon I. Dibentuk fungsi baru yang menangani teknologi informasi secara terpusat setingkat eselon II yang khusus menangani teknologi informasi yang berada di bawah sekretariat jenderal," paparnya.

Tak hanya itu keberhasilan lainnya, penataan kembali dan pengintegrasian secara terpadu fungsi pengkajian, penelitian, dan pengembangan diduplikasi pekerjaan menjadi badan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM. Selanjutnya, penguatan peran dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan pada direktorat jenderal perundang-undangan dan kantor wilayah. Terakhir, penataan dan perubahan nomenklatur pada beberapa unit eselon I dan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT pemasyarakatan. (Mer/Rief)

.