Gandeng KPK, Luhut : Usut kasus penunggak pajak

©ilustrasi tb

Transbogor.co- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya guna membahas banyaknya pajak belum terbayarkan dan beberapa kasus berkaitan dengan korupsi.

"Tadi saya berkunjung untuk bertemu pimpinan KPK baru jadi kita bertukar pikiran dalam banyak hal, kebetulan saya juga ketua TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," ujar Luhut, Kamis (7/1).

Dalam diskusinya dengan para pimpinan KPK, Luhut fokus terhadap sinergi antara KPK, Ditjen Pajak serta TPPU untuk menggenjot penerimaan negara dari pajak. Ia menilai dibanding mengurusi kasus yang nilainya ratusan juta, lebih baik KPK dan Dirjen Pajak atau stakeholder lainnya mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

"Jadi kerjasama nanti antara TPPU dengan KPK dan Dirjen Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, itu bisa kita lakukan bersama-sama karena kita sama tahu mungkin hampir sekian ribu triliun yang belum bayar pajak," sambungnya.

Dengan kata lain penagihan pajak tak hanya menjadi tugas Dirjen Pajak beserta jajaran, melainkan bisa melibatkan kejaksaan, kepolisian, bahkan KPK.

"Yang belum bayar kita dorong, supaya membayar pajak. Sehingga kamu tidak bisa membayar pajak bisa dikejar oleh KPK, atau polisi ataau kejaksaan," lanjutnya.

Sayangnya Luhut tidak menjelaskan secara rinci contoh kasus yang akan difokuskan oleh TPPU kendati menurutnya sudah ada beberapa kasus yang akan diproses lebih lanjut.

"Ya, sudah ada. Tapi belum bisa saya buka di depan sini," singkatnya.

Selain membahas tentang kerjasama dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak, tax amnesty turut pula dibahas. Dia menyebut ada tiga golongan yang tidak mendapat tax amnesty atau disebut pengampunan pajak, yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba.

"Tax amnesti tidak berlaku bagi koruptor, teroris dan narkoba. Tiga itu tidak," ungkapnya.

Namun, Luhut menegaskan posisinya saat pembahasan peningkatan kerja sama oleh KPK, Dirjen Pajak dan lain sebagai ketua TPPU bukan dalam konteks ekonomi.

"Kami dari TPPU ya bukan ekonomi. Kita membantu supaya jumlah pembayar pajak lebih banyak dari sekarang," tandasnya. (Mer/Rief)

.