Panwaslu Ingatkan Parpol Patuhi Aturan Pemilu

  Seorang anak memegang poster salah satu caleg ketika dipanggul orang tuanya saat mengikuti kampanye akbar Partai Golkar. Foto : antara

Bogor, Trans Bogor - Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor, Jawa Barat, mengingatkan seluruh partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 untuk mematuhi aturan-aturan pelaksanaan kampanye sesuai dengan perundang-undangan yang dimiliki.

"Kami mengimbau seluruh partai politik yang berkampanye untuk menaati aturan yang sudah disahkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu serta Peraturan KPU, agar pelaksanaan Pemilu 2014 ini dapat berjalan lancar dan kondusif," ujar Ketua Panwaslu Kota Bogor Rudy Ruchyadi di Bogor, Jumat (21/3/2014).

Imbauan ini disampaikan oleh Panwaslu menyusul ditemukan masih banyaknya indikasi pelanggaran yang dilakukan massa partai politik saat melakukan kampanye.

Rudy mengatakan, memasuki hari keenam masa kampanye, Panwaslu masih menemukan adanya indikasi-indikasi pelanggaran pada saat kampanye berlangsung.

Indikasi tersebut di antaranya membawa anak kecil atau anak di bawah umur saat berkampanye, dan hampir semua partai politik melanggar aturan tersebut.

"Selalu ada anak kecil yang dibawa saat berkampanye," ujar Rudy.

Indikasi lainnya yang ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas saat melakukan kampanye yakni mengendarai sepeda motor tanpa pelindung kepala atau helm.

Selain tidak menggunakan alat keselamatan berkendara, para simpatisan partai politik juga mengendarai kendaraan sepeda motor melebihi kapasitas yang ditentukan begitu juga dengan angkutan umum yang digunakan diisi dengan jumlah melebihi ketentuan.

"Indikasi pelanggaran lalu lintas ini memang bukan kewenangan Panwaslu, tapi ini juga sangat membahayakan bagi keselamatan para simpatisan parpol yang berkampanye," ujar Rudy.

Harusnya, lanjut Rudy, partai politik mampu mengakomodir dan mengawasi massa simpatisannya yang akan berkampanye untuk mengikuti aturan-aturan keselamatan serta aturan-aturan yang diperbolehkan saat berkampanye.

Menurut Rudy, kealpaan partai politik mengakomodir atau mengingatkan massa simpatisannya saat berkampanye agar lebih tertip dan mengedepankan keselamatan dapat menjadi contoh atau penilaian terhadap partai politik tersebut.

"Aturan sudah jelas, semua orang partai politik paham aturan itu. Harus mereka juga ikut mengakomodir dan mengawasi massa dan simpatisannya agar sama-sama mewujudkan kampanye yang aman dan lancar," ujar Rudy.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut lanjut Rudy, masih terindikasi sebagai pelanggaran administrasi sedangkan untuk pelanggaran tertib lalu lintas berada dalam kewenanganan kepolisian.

Selain itu juga, Panwaslu mengindikasi adanya potensi gesekan antara massa partai politik saat pulang dari berkampanye.

Rudy mengatakan, kemungkinan pergesekan antara massa bisa terjadi saat simpatisan partai politik pulang berkampanye karena tidak ada pengawalan sehingga mereka melakukan konvoi di wilayah yang bukan zona kampanyenya.

"Ini yang harus diantisipasi, pengawalan oleh aparat kepolisian dilakukan saat berangkat dan juga pulangnya. Karena pada hari-hari pertama kampanye, pengawalan hanya dilakukan saat berangkat. Sementara saat pulang kebanyak para simpatisan ini melakukan konvoi ke wilayah lain dan ini ada potensi terjadinya pergesekan," ujar Rudy.

Dikatakanya, indikasi pelanggaran menjadi catatan Panwaslu yang selanjutnya akan masuk dalam laporan berita acara pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslu.

"Indikasi-indikasi pelanggaran ini sudah kita data dan selanjutnya akan kita laporkan ke KPU untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Rudy menambahkan, indikasi pelanggaran dan potensi pergesekan antara massa partai politik dapat dicegah selama parpol sama-sama menaati dan mematuhi aturan-aturan mengenai pemilu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dan Peratuan KPU.

(adh/ant)

.