Ketua DPR Ade Komarudin Dinilai Cacat Hukum

©

Transbogor.co - Penetapan Ade Komarudin (Akom) yang telah dilantik menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto (Setnov) cacat hukum. Penyebabnya, partai Golkar saat ini tidak memiliki legal standing yang jelas.

"Kepengurusan Agung Laksono dicabut, Ical jatuh tempo. Artinya, kepengurusan Golkar cacat hukum semua, sehingga tidak sah bila kadernya sebagai pimpinan dewan," kata Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, Selasa (12/1).

Menurut Feri, jika sebuah partai tidak sah secara hukum, maka seluruh hak dan kewenangannya otomatis hilang, termasuk menentukan pimpinan DPR. Akibatnya, tidak hanya membuat partai Golkar kehilangan kesempatan mencalonkan kaderya sebagai ketua dewan, tapi juga membuat seluruh elemennya di DPR cacat hukum, tidak terkecuali  fraksi golkar.

"Karena anggota DPR dan DPRD berasal dari partai, partai adalah peserta pemilu, bukan personal," ujar peneliti di Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Feri menuturkan, secara tidak langsung konflik Golkar turut menyandera DPR. Sebab, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), penggantian DPR berasal dari partai yang sama. Namun, saat ini Golkar mengalami kekosongan hukum.

Oleh sebab itu, kata Feri, kekosongan hukum tersebut perlu mendapatkan tafsiran Mahkamah Konstitusi. Karena bila pengganti pimpinan DPR dipilih dari partai lain, juga tidak ada norma hukumnya.

"Takutnya malah dianggap pimpinan tidak sah. Bagaimana jika partai tersebut bubar, dibubarkan atau kepengurusannya tidak sah," ucapnya.

Solusinya, menurut Feri, Golkar harus menyelesaikan konflik internal dan kembali mengajukan kadernya sebagai pimpinan, atau ajukan tafsir ke Mahkamah Konstitusi atau revisi UU MD3.

Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap, Kegaduhan DPR selesai pada 2016 ini, dan membuka  lembaran baru sebagaimana janji parlemen dan janji dewan kepada rakyat. Ia meminta anggota dewan memberikan pelayanan yag terbaik, dan berjuang untuk kepentingan rakyat, khususnya rakyat kecil.

''Marilah kita-kita ini para tokoh berikan pelayanan yang terbaik.  Tutup buku dengan yang tidak ada kepentingannya dengan rakyat,'' ujar Ketua umum PAN tersebut. (Ahm/rep)

.