Presiden Bahas Satinah yang Terancam Hukuman Pancung

  Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) melambaikan tangan usai memberikan keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (26/3). Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengirimkan surat kembali untuk kesekian kalinya kepada Kerajaan Arab Saudi perihal permohonan penundaan tenggat pembayaran diyat bagi TKI Satinah yang jatuh tanggal 3 April nanti dan segera mengirimkan tim dari Kementerian Luar Negeri untuk melobi keluarga agar bersedia menerima perpanjangan tenggat waktu pembayaran diyat. Foto : Antara

Jakarta, Trans Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah menteri melakukan rapat terbatas membahas nasib Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, termasuk Satinah yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi.

"Kami membahas bantuan hukum kepada semua WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Presiden menegaskan bahwa Pemerintah selalu memberikan bantuan hukum bagi seluruh WNI yang bermasalah dengan aturan legal di negara tempat mereka bekerja.

SBY juga mengaku terus menangani dan selalu mencari solusi terkait dengan hal tersebut selama dia menjabat sebagai Presiden RI dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Mengenai Satinah, ujar Presiden, Pemerintah telah memberikan penjelasan melalui Menteri Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto dan mengaku bahwa isu itu sangatlah sensitif.

Presiden juga mengaku dapat memahami sikap masyarakat yang marah bila mendengar adanya WNI yang dihukum di luar negeri.

Selain itu, ujar dia, Pemerintah juga bertekad terus berupaya untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan bagi para WNI yang bekerja di luar negeri.

SBY dalam rapat terbatas juga membahas mengenai diat (ganti rugi) untuk Satinah yang diminta keluarga korban dan akan menandatangani surat perpanjangan agar dapat membicarakan lagi terkait dengan pembayaran diat.

Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono dihadiri antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Selain itu, rapat terbatas tersebut juga dihadiri Kepala Polri Jenderal Polisi Sutarman, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, serta perwakilan pejabat Kementerian Luar Negeri.

(adh/ant)

Jakarta, Trans Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah menteri melakukan rapat terbatas membahas nasib Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, termasuk Satinah yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi.

"Kami membahas bantuan hukum kepada semua WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Presiden menegaskan bahwa Pemerintah selalu memberikan bantuan hukum bagi seluruh WNI yang bermasalah dengan aturan legal di negara tempat mereka bekerja.

SBY juga mengaku terus menangani dan selalu mencari solusi terkait dengan hal tersebut selama dia menjabat sebagai Presiden RI dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Mengenai Satinah, ujar Presiden, Pemerintah telah memberikan penjelasan melalui Menteri Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto dan mengaku bahwa isu itu sangatlah sensitif.

Presiden juga mengaku dapat memahami sikap masyarakat yang marah bila mendengar adanya WNI yang dihukum di luar negeri.

Selain itu, ujar dia, Pemerintah juga bertekad terus berupaya untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan bagi para WNI yang bekerja di luar negeri.

SBY dalam rapat terbatas juga membahas mengenai diat (ganti rugi) untuk Satinah yang diminta keluarga korban dan akan menandatangani surat perpanjangan agar dapat membicarakan lagi terkait dengan pembayaran diat.

Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono dihadiri antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Selain itu, rapat terbatas tersebut juga dihadiri Kepala Polri Jenderal Polisi Sutarman, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, serta perwakilan pejabat Kementerian Luar Negeri.

(adh/ant)

.