Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Bus Transjakarta

  Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi dengan membawa miniatur bus Transjakarta di depan Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/3) lalu. Massa menuntut KPK untuk segera mengusut pengadaan bus Transjakarta yang terindikasi korupsi. Foto : Antara

Jakarta, Trans Bogor - Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka?dugaan penggelembungan harga pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Jumat (28/3/2014) menyatakan, kasus tersebut telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup hingga ditetapkan dua tersangka.

"Kedua tersangka itu, yakni, DA (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan ST (PNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta)," ungkapnya.

Dikatakan, tim penyidik saat ini sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti.

Kegiatan pengadaan armada bus busway diketahui mencapai angka Rp1 triliun dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp500 miliar.

Jokowi Akui Indikasi Korupsi

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya indikasi penyimpangan terkait masalah pengadaan sejumlah unit armada bus Transjakarta.

"Memang ada indikasi penyimpangan. Tapi, saya tidak mau mendahului hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ucap Jokowi.

Menurut dia, indikasi penyimpangan tersebut muncul berdasarkan hasil investigasi yang menemukan adanya kerusakan pada sejumlah komponen bus-bus tersebut.

"Saya tidak mau banyak komentar dulu. Saya juga tidak ingin terburu-buru untuk mengambil kesimpulan investigasi. Makanya, saya minta BPKP melakukan audit kembali sampai betul-betul rampung," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu pun mengaku siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dimintai keterangan terkait pengadaan 310 bus Transjakarta jenis gandeng (articulated) dan 346 bus sedang untuk Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) itu.

"Kalau dipanggil KPK, ya saya siap saja. Memang harus siap," tutur Jokowi.

(adh/ant)

.