Menkumham : Napo Kasus Teroris Harus Dipisah

©ilustrasi tb

Transbogor.co- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tengah mengkaji penempatan narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Yasonna tak mau para teroris ditempatkan di satu penjara khusus yang dikhawatirkan malah berpeluang membentuk sel baru dan merencanakan teror.

"Meski dalam lapas khusus teroris pengamanan super maksimum, ada pembinaan dan sebagainya tapi mengumpulkan teroris dalam satu tempat jadi persoalan sendiri karena mereka bisa jadi satu kekuatan yang cukup besar dalam satu lingkungan lapas," kata Yasonna saat dihubungi Rabu (20/1/2016).

Karena itu Yasonna bersama Ditjen Pemasyarakatan (PAS) tengah mengkaji sistem rotasi penempatan para napi teroris. Yasonna ingin para napi tidak terkonsentrasi dalam satu penjara meski ada usulan pembuatan lapas khusus teroris.  

"Ada pikiran kami untuk  memecah ke beberapa tempat dengan blok khusus. Napi ini memang harus dirotasi, tidak boleh sampai bertahun-tahun di satu lapas karena dikhawatirkan mereka membina jaringan antar sesama napi teroris. Rotasi misal dari Nusakambangan ke Porong agar mereka tidak membina hubungan dengan petugas lapas atau pun membina hubungan dengan napi lain," sambungnya.

Selain mengkaji lapas teroris, Menkum juga mempelajari usulan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yasonna menyebut ada perluasan kewenangan terkait penanganan terduga pelaku teror.

"Kami ajukan perluasan, seperti disampaikan presiden terkait penambahan kewenangan penahanan saat alat bukti dikumpulkan, penindakan hukum terhadap orang-orang yang sudah  membuat rencana teror. Sementara dari sisi keimigrasian, kami diberi kewenangan mencabut paspor orang yang diketahui pergi ke luar negeri dengan maksud berperang seperti di Suriah. Namun tentu perubahan ini harus tetap menghargai HAM," sambungnya.

Terkait revisi UU Terorisme, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo menyebut UU belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

"Revisi UU tentang terorisme sudah masuk long list, tapi nanti kita lihat tingkat urgensinya. Kalau gagasan pemerintah maka akan disiapkan naskah akademiknya," ucap Firman Subagyo, Selasa (19/1). (Det/Rief)

.