Solusi Penanganan Sampah dan Kemacetan Jakarta Dari Bupati Purwakarta

©ilustrasi tb

Transbogor.co- Sampah kini menjadi salah satu biang permasalahan di DKI Jakarta, seperti halnya kemacetan. Untuk mengurangi volume sampah dan kemacetan di Jakarta, Pemkab Purwakarta menawarkan sebuah solusi. Apa itu?

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengungkapkan, pengelolaan sampah dalam hal ini bukan membantu dalam penyediaan tempat pembuangan akhir atau TPA, melainkan dengan mengurangi volume sampah dari tempat-tempat berpenghasil sampah terbesar.

"Penghasil sampah terbesar di DKI Jakarta itu adalah pasar induk dan terminal. Untuk itu kami tawarkan pasar Induk dan terminal di Jakarta dipindahkan ke Purwakarta," jelas Dedi kepada wartawan, Jumat (22/1/2016).

Dari segi hitungan pendanaan, pemindahan pasar induk dan terminal akan sama dengan cost pulang pergi pengangkutan sampah dari Jakarta ke Purwakarta. Selain itu pengangkutan sampah pun akan menimbulkan efek bau yang bakal dikeluhkan warga.


Sementara jika pasar induk dan terminal Jakarta dibangun di Purwakarta, maka akan membuat efek domino yang menguntungkan. Bukan hanya berkurangnya volume sampah tetapi akan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan besar pengangkut sampah dan kendaraan umum.

Nantinya jika semua telah berjalan, akan dibuat sistem transportasi yang terintegrasi menuju Jakarta dengan memanfaatkan angkutan massal kereta api. Dengan menggunakan kereta api masyarakat yang turun dari terminal bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta hanya 45 menit.

"Atau bisa juga menggunakan Trans Jakarta yang terintegrasi hingga Purwakarta. Lokasi untuk pasar induk dan terminal nanti bisa di Cikopo. Jadi ke tol dekat, ke stasiun juga dekat. Bahkan untuk angkutan barang ke Tanjung Priok juga bisa pakai kereta api, jadi Jakarta tidak macet lagi," tutupnya.

Dedi mengungkapkan gagasan tersebut telah disampaikan langsung pada Presiden Jokowi saat bertemu dalam jamuan makan siang di Purwakarta pada Kamis 22 Januari kemarin. "Dalam posisinya, Pak Jokowi bisa dengan mudah mengkoordinasikan mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati," bebernya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, jika pemilihan Cikopo sebagai lahan pasar induk dan terminal tidak diterima maka masih ada sekitar 27 ribu hektare lahan milik pemerintah yang terdiri dari 17 ribu hektare lahan Perhutani dan 10ribu hektare tanah tak bertuan yang bisa dimanfaatkan. (Det/Rief)

.