Sampah TPA Galuga Pemerintah Tidak Boleh Kalah Oleh Kepentingan

©

Transbogor.co - Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengecam jika seandainya ada aksi kelompok orang yang mengatasnamakan kepentingan warga, padahal warga asli malah dirugikan.

"Semua harus dievaluasi, jangan sampai warga asli sini dirugikan, jangan mengatasnamakan warga. Kalau mengatasnamakan pasti kami libas," kata Wali Kota Bima Arya, setibanya di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (UPTD DKP) Kota Bogor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Jumat (29/1/2016).

Sebelumnya Wali Kota Bogor berkunjung ke TPA Galuga yang terletak di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.Bima Arya berbincang dengan para pemulung dan warga, serta menelusuri sistem saluran air di tempat pembuangan akhir sampah dari Kota Bogor tersebut.

Diskusi awal yang dilakukan dengan perwakilan sebuah ormas, Kepala Dinas DKP, mendengarkan beberapa permasalahan yang sebenarnya terjadi di wilayah ini. "Sehari dalam kondisi normal saja 30 persen sampah di kota tidak terangkut, apa lagi ada seperti kemarin, saya mau ketemu sama warga," katanya.

Menurutnya, saat ini kondisi distribusi sampah dari Kota Bogor sudah kembali normal. "Saya mau periksa kondisi lapangan, baik warga maupun LSM. Perlu ada evaluasi perhatian dari Pemerintah Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor, soal dampak sampah, kebersihan lingkungan," ujar Bima usai melakukan peninjauan ke rumah warga di daerah Galuga.

Di Kampung Pasir Jaya, ada sekitar 30 rumah yang terkena limbah sampah di TPA Galuga. Aksi blokade sampah dari Kota Bogor ke TPA Galiga oleh sekelompok orang pada Senin (25/1/2016) sampai Kamis (28/1/2016) kemarin, menurut Bima, sangat merugikan seluruh pemulung.

"Di wilayah ini ada 800 pemulung. Sehari penghasilannya Rp 50 ribu. Satu hari tidak beroperasi mereka ini tidak bisa hidup. Jadi jangan sampai ada kepentingan lain yang merugikan banyak orang," kata Bima. Apa pun kepentingan di balik aksi blokade TPA Galuga, Bima mengingatkan agar tidak mengambil hak orang lain."Pemerintah tidak boleh kalah oleh segala kepentingan," tegasnya.(Ahmt)

.