DKI Jakarta Mau Pemilihan Gubernur

©ilustrasi tb

Transbogor.co - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno mengatakan belum ada jadwal pasti soal penyelenggaraan Pilkada Jakarta. Ia masih menunggu Peraturan KPU RI yang nantinya akan menentukan tanggal penyelenggaraan pemilu secara serentak.

Sumarno menjelaskan pelaksaan pemilu kali ini berlangsung secara serentak di banyak wilayah Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang matang supaya Pilkada serentak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Belum ada jadwal lengkapnya, soalnya tahapan Pilkada DKI bersamaan dengan 101 wilayah lainnya dalam Pilkada serentak 2017. Jadi yang buat jadwalnya KPU RI," katanya, Senin (1/2).

Sumarno memastikan keputusan jadwal tersebut akan segera ditentukan oleh KPU RI seiring berjalannya Rapim KPU pada Selasa, (2/2) sampai Kamis, (4/2). Namun ia memperkirakan tahapan persiapan pelaksaan Pilkada dapat dimulai sejak April nanti.

"Ancer-ancernya (patokannya) sih mulai bulan April,mulai tahapan persiapan seperti pemutakhiran data pemilih, sosialisasi dsb," ujarnya.

Sedangkan periode persiapan penyelenggaraan Pilkada seperti pendaftaran calon, ia memperkirakan dapat dimulai sejak akhir Agustus. Nantinya Pilkada DKI pun akan diikuti oleh calon independen dan calon dari partai politik.

Khusus untuk calon independen, Sumarno menjelaskan pendaftarannya diperkirakan mulai sejak awal Juli. Sebab, khusus bagi calon independen dilakukan proses verifikasi atas tanda dukungan berupa KTP yang ia peroleh.

"Kalau dari independen diawali penyerahan KTP dukungan dari penduduk sekitar dua bulan sebelumnnya untuk verifikasi KPU. Baru selesai itu ada pendaftaran calon Gubernur dan wakil Gubernur. Kalau yang dibuat didraft itu pendaftaran calon sekitar akhir Agustus. Kalau penyerahan dukungan (bagi calon independen)sekitar awal Juli," ucapnya.

Sumarno memastikan proses verifikasi peserta Pilkada dari unsur partai politik terbilang lebih cepat dibandingkan dari jalur independen. Sebab, calon independen mesti memastikan memiliki jumlah syarat dukungan minimal yang diperlukan untuk melanggeng dalam Pilkada Jakarta.

"Kalau dari partai verifikasinya singkat. Jadi lebih dulu (pendaftaran) independen serahkan bukti dukungan 532 ribu KTP warga Jakarta (pemilih)," jelasnya.(Ahm/rep)

.