Boediono Akui Pertemuan dengan Pimpinan KPK

  Wakil Presiden Boediono. Foto : Antara

Jakarta, Trans Bogor - Wakil Presiden Boediono mengakui melakukan pertemuan dengan personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang waktu itu masih dijabat oleh Antasari Azhar dan Chandra Hamzah. Pertemuan itu untuk meminta pandangan menyangkut kasus Bank Indover.

“Betul majelis, saya melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk meminta pandangan soal Bank Indover,” kata Boediono Jumat, (9/5).

Saat ini sidang mendengarkan saksi Boediono masih berlangsung.

Sementara itu, di luar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mendapat penjagaan khusus saat  Wakil Presiden Boediono memberikan kesaksian dalam sidang perkara pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Suasana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan itu telah dipenuhi ratusan pasukan dari Brimob Polda Metro Jaya, Satuan Dalmas (pengendalian masyarakat), Sabhara, dan Polsek Metro Setia Budi ditambah pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Peralatan seperti metal detector sudah dipasang di pintu masuk dan 2 mobil water canon telah bersiaga.

Sebelumnya KPK juga sudah menyediakan tiga alat pendingin ruangan di ruang lantai 1 tempat Boediono akan bersaksi untuk terdakwa mantan deputi Gubenur Bank Indonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya.

Di ruang sidang lantai 1, wartawan  berjejalan karena hanya diberikan ruang terbatas di bagian belakang ruang sidang. Bangku pengunjung dibatasi untuk penonton. Sedangkan di ruang sidang lantai 2 sudah disediakan TV besar berukuran 63 inci.

Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis sidang Aviantara,  dimulai pukul 08.00 WIB.

Budi Mulya sendiri sudah datang sejak pukul 07.15 WIB.


Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur tetang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

(adh/ant)

.