Pejabat Bappeda, BPN dan Tata Ruang Kabupaten Bogor Dibidik KPK

  Bupati Bogor Rahmat Yasin Tersangka tindak pidana suap berada di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta, Jumat (9/5). Rahmat yasin diperiksa KPK selama 28 Jam setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) menyusul penerimaan suap dari PT Bukit Jonggol Asri terkait pengurusan izin alih fungsi lahan hutan lindung di Puncak Bogor yang akan dijadikan kompleks perumahan

Bogor, Trans Bogor -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan berhenti dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin. Terkait pengembangan ini KPK baru saja mencegah Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) Cahyadi Kumala dan Komisaris Haryadi Kumala.

"(Pencegahan) terkait dengan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perizinan pemanfaatan lahan tanah pada tahun 2014," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, dalam pesan singkat yang diterima, Jumat (9/5/2014).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut Johan mengaku belum mendapat informasi apakah pencegahan keduanya merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap pegawai PT BJA Francis Xaverius Yohan. 

Saat ini Francis sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pemberian rekomendasi izin alih fungsi hutan di kawasan Puncak, Bogor.

"Belum ada informasi dari penyidik," ujar Johan.

Terkait kasus ini KPK juga telah menetapkan 3 tersangka lain yaitu Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) dan Kadis Pertanian dan Kehutanan Muhamad Zairin (MZ) dan Francis Xaverius. Belum diketahui pula apa posisi Francis di PT BJA, namun menurut KPK saat operasi tangkap tangan ikut diamankan uang sejumlah RP 1,5 miliar yang diduga akan diberikan kepada Bupati Bogor.

Sementara itu sumber Trans Bogor mengungkapkan, selain nama-nama di atas beberapa pejabat di Kabupaten Bogor akan ikut terseret dalam pusaran kasus yang melibatkan Ketua DPW PPP Jawa Barat tersebut. Santer disebut-sebut, pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Tata Ruang.

Ditangkapnya Bupati Rachmat membuat suasana di Pemda Bogor berbeda dengan hari-hari biasanya. Hampir semua pejabat membicarakan ditangkapnya “bos” mereka. Sejak pagi, hingga menjelang sholat Jumat, mereka yang menunggu jam istirahat tak luput dari perbincangan soal Rachmat Yasin.

“Saya terkejut sekali mendengar Bupati Bogor ditangkap KPK,” kata salah seorang PNS di salah satu kantin di Stadion Persikabo.

Namun demikian, aktivitas pelayanan publik terlihat berjalan lancar. Para PNS juga terlihat tetap mengikuti apel pagi. Hanya untuk pelayanan yang menyangkut disposisi Bupati dipastikan untuk sementara ini akan terhambat.

“Kalau pelayanan tetap jalan seperti biasa. Hanya ada beberapa surat yang harus ditandatangani Pak Bupati, untuk saat ini agak tertunda, menunggu sampai ada pemberitahuan selanjutnya,” ujar, salah seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya.

Berjalan Seperti Biasa

Wakil Bupati Bogor Hj Nurhayanti ketika dihubungi mengatakan, bahwa tidak ada pengaruh terhadap akses pelayanan publik. Semua berjalan seperti biasa, dan lancar-lancar saja.

“Saya tadi sudah mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tetap menunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Kita serahkan proses pemeriksaan kepada KPK. Ada pun penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan seperti biasa,’’ katanya kepada Trans Bogor.

(adh/dtc)

.