Ini Pesan Bos Mabua pada Pemerintah

©ilustrasi tb

Transbogor.co- Sebelum melepas status keagenan Harley-Davidson di Indonesia, PT Mabua Motor Indonesia sempat mengusulkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan RI untuk mengkaji penerapan tarif pajak yang tinggi. Menurutnya, penerapan tarif yang besar justru kontraproduktif dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan pajak yang tinggi.

"Sebagai pihak yang terkait dengan kebijakan itu (tarif Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM) dan bea masuk barang impor) dan sebagai warga negara yang baik, tentu kami juga ingin memberikan usul. Karena ini juga menyangkut kepentingan bangsa yang lebih luas," tutur Presiden Direktur PT Mabua Motor Indonesia Djonnie Rahmat saat ditemui di Jakarta.

Menurutnya, dengan penerapan tarif PPnBM yang tinggi, yakni dari 75 persen menjadi 125 persen, maka penjualan barang yang terkena pajak itu juga menurun jumlahnya. Bahkan, tidak terjadi karena konsumen enggan membeli.

Begitu pun dengan impor. Karena tarif bea masuk yang tinggi, maka barang-barang impor yang sejatinya diminati konsumen juga berkurang. "Akibatnya, pendapatan negara dari pajak pun berkurang, atau (target) tidak tercapai," kata Djonnie.

Hal itu telah terjadi pada penjualan motor Harley-Davidson yang selama ini dijajakan oleh Mabua. Sepanjang tahun lalu, lanjut Djonnie, penjualannya melorot hingga 50 persen lebih, yakni dari 991pada 2013 menjadi 471 unit di tahun 2014, dan sebanyak 483 unit pada tahun lalu.

"Dari penjualan tahun lalu itu, yang 370 unit berasal dari model segmen entry (HD Street 500). Karena memang harganya melonjak. Model yang semula (harga) Rp 500 juta menjadi 700 juta, yang (berharga) Rp 800 juta menjadi Rp 1,4 miliar. Konsumen enggan membeli," paparnya.

Djonnie berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan perpajakan tersebut agar siapa pun yang menjalankan bisnis tak mengalami nasib yang sama dengan pihaknya. Dia mengaku menyuarakan hal itu bukan hanya karena pihaknya telah melepas status keagenan karena penjualan merosot akibat kebijakan tersebut.

"Tetapi ini juga untuk kepentingan semuanya, baik pelaku bisnis maupun pemerintah. Pebisnis bisa berjalan (bisnisnya) dan pemerintah meraih pendapatan (pajak). Karena kalau kondisi seperti itu terus berlangsung siapa pun yang menjalankan (bisnis diler dan keagenan Harley) juga bakal menghadapi nasib yang sama (dengan Mabua)," jelasnya. (Det/Rief)

.