TKI Harus Berpendidikan

  foto:Dok

Cianjur, Trans Bogor,- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur melakukan sejumlah persiapan menjelang dibukanya kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi.  Satu di antaranya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi calon tenaga kerja asal Kabupaten Cianjur yang ingin berangkat ke Arab Saudi.

Kadinsosnakertrans Kabupaten Cianjur, Sumitra mengatakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi telah melakukan pembahasan tentang pencabutan moratorium pengiriman TKI pada Februari 2014. Dinas tenaga kerja baik di tingkat provinsi dan kota/kabupaten pun telah dikumpulkan di Jakarta pada Jumat pekan lalu.

"Salah satu persoalan yang harus dikaji dan dirumuskan di antaranya pendidikan, ketrampilan, masalah dokumen serta mekanismenya. Ini penting, karena selama ini banyak kasus-kasus yang terjadi tidak terlepas dengan masalah masalah itu, selama ini masih lemah dan perlu dilakukan perbaikan," kata Sumitra di Cianjur, Sabtu (22/3).

Meski begitu, Sumitra mengaku belum bisa memastikan kapan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi itu dicabut. Hanya saja antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi akan membuat kesepakatan bersama sebelum moratorium pengiriman TKI dicabut.

"Kapan dibukanya kami belum tahu, tapi kami selaku instansi terkait akan melakukan persiapan teknisnya. Dikhawatirkan kalau di sana (Arab Saudi) sudah siap, di sini belum. Ini akan menjadi masalah baru, makanya kami siapkan terlebih dahulu perangkatnya," ujar Sumitra.

Sumitra mengatakan, rencananya TKI yang akan dikirimkan ke Arab Saudi nanti harus mengikuti pelatihan terlebih dulu.  Nantinya calon TKI akan menjalani pelatihan 600 jam dari sebelumnya hanya 200 jam. Setelah itu mereka akan disertifikasi.  "Kalau tak lolos sertifikasi maka tidak bisa berangkat. Teknisnya sendiri itu akan dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten," kata Sumitra.

Selain itu, lanjut Sumitra, pemerintah akan menerapkan standarisasi pendidikan. Hal itu melihat masalah yang kerap menimpa TKI lantaran tidak bisa baca, tulis, dan berkomunikasi dengan baik.

"Inilah yang menjadi persoalan dan harus segera diselesaikan. Tapi semuanya ini menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Dan semua itu menunggu pengkajian tim ke Kabupaten Cianjur," kata Sumitra. (ahm/tri)

.