Anas Beli Mobil Harrier dari Uang SBY

  Anas Urbaningrum

Jakarta, Trans Bogor,- Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tampaknya tak ingin sendiri dalam lilitan dugaan kasus korupsi dan gratifikasi. Ia terus “bernyanyi”, termasuk nyanyian terbaru adalah perihal mobil Toyota Harrier yang dipermasalahlan Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut pengacaranya, Firman Wijaya, mobil tersebut dibeli dengan uang muka yang berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Uang muka Harrier itu diberikan SBY kepada kliennya sebagai tanda terima kasih karena Anas telah berjuang dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2009 yang memenangkan SBY. 

"Sesuai dengan fakta yang sudah disampaikan kepada KPK, sebagai hadiah terima kasih karena Mas Anas sudah berjuang dalam pileg dan pilpres. Pemberian uang mukanya dari Pak SBY kepada Mas Anas," kata Firman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (21/3), seusai mendampingi Anas diperiksa sebagai tersangka dugaan gratifikasi Hambalang. 

Firman mengatakan, uang muka untuk pembelian Harrier tersebut diberikan kepada Anas secara tunai. Mengenai nilainya dan bagaimana cerita pemberian uang tersebut, menurutnya, Anas akan menyampaikan secara detail dalam pemeriksaan berikutnya.

"Jadi, berikanlah kesempatan Mas Anas untuk merinci, termasuk audit yang independen itu ya. Jadi, belum didetailkan dan Mas Anas akan mendetailkan pada pemeriksaan berikutnya," ujarnya. 

Firman juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki data-data yang mengindikasikan adanya aliran dana Century untuk kampanye Partai Demokrat 2009. Mengenai dugaan aliran Century ini, kata Firman, hal itu merupakan rangkaian atau hasil dari tugas-tugas khusus yang diberikan kepada Anas. Dia pun meminta KPK mendalami hasil audit akuntan independen mengenai laporan dana kampanye Partai Demokrat.

"Data-datanya kami ada," ucap Firman.

Dana Century

Seusai diperiksa sebagai tersangka petang tadi, Anas mengaku telah menyerahkan kepada KPK hasil audit akuntan independen mengenai sumber dana kampanye Partai Demokrat pada Pilpres 2009 tersebut. Menurut Anas, ada sejumlah penyumbang dana bodong yang sengaja didaftarkan. 

"Dari data awal itu tampak bahwa dari daftar penyumbang, apakah itu perseorangan atau korporasi yang jumlah totalnya Rp 232 miliar. Itu ada sebagian data penyumbang perseorangan dan korporasi yang sesungguhnya tidak nyumbang atau hanya dipakai namanya saja," kata Anas.

KPK Segera Dalami

Sementara itu, KPK  akan mendalami keterangan pihak mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahwa ada indikasi aliran dana Century untuk kampanye Partai Demokrat pada Pemilihan Presiden 2009. 

"Semua informasi akan kita validasi kebenarannya, dan pada akhirnya setiap informasi dan fakta akan kita telusuri dan dalami," kata Ketua KPK Abraham Samad melalui pesan singkat yang, Minggu (23/3).

Anas sebelumnya mengaku telah menyerahkan hasil audit akuntan independen atas laporan dana kampanye Partai Demokrat kepada KPK. Menurut Anas, ada sejumlah penyumbang palsu dalam laporan dana kampanye tersebut. Penyumbang itu, menurut Anas, ada di dalam daftar, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyumbangkan uang untuk biaya kampanye Demokrat. 

"Karena daftar penyumbang itu sesungguhnya tidak menyumbang, berarti kan ada sumber dana lain yang sesungguhnya itulah yang perlu diselidiki," kata Anas.

Anas pun meminta KPK menyelidiki kemungkinan adanya sumber dana lain untuk kampanye Partai Demokrat, termasuk kemungkinan dananya berasal dari Century. 

Pengacaranya, Firman Wijaya, mengaku punya data yang menunjukkan dana kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 2009 ada yang berasal dari Bank Century. Menurut Firman, dana Century yang digunakan untuk pembiayaan kampanye Partai Demokrat itu merupakan rangkaian atau hasil dari tugas-tugas khusus yang diberikan kepada Anas. 

Sebelumnya, pengacara Anas, Handika Honggowongso, mengatakan bahwa kliennya pernah ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengamankan kasus bail out Bank Century. Selaku Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu, Anas mengaku diminta mencegah agar Panitia Khusus (Pansus) Bank Century di DPR tidak mengarah kepada SBY, baik secara hukum maupun politik.

(adh/Kom)

.