Tidak Transparan, Belasan Pendamping Dana Desa Geruduk Kantor Seskab

©ilustrasi tb

Transbogor.co- Sekitar 17 orang pendamping dana desa diterima oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Komplek Istana. Mereka menyatakan proses rekrutmen pendamping dana desa tak transparan.

"Proses rekrutmen pendamping dana desa tidak jelas dan tidak transparan," ucap Koordinator aksi Uun Untamiharja saat diterima Seskab Pramono Anung di kantor Seskab, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2016).

Beberapa kasus di antaranya, adanya pendamping dana desa yang tidak memenuhi persyaratan dasar seperti tahun kelulusan harusnya minimal lulus S1 atau D3, tapi hanya lulus SMA. Kemudian pelaksanaan seleski tidak dilakukan secara tim oleh tim teknis.

"Proses seleksi menggunakan alat tulis pensil dan semua berkas seleksi aktif diibawa tim seleksi pusat. Setelahnya pengumuman kandidat lulus ditentukan di pusat," lanjutnya.

Masalah lain yang dilaporkan ke Seskab, tenaga pedamping dana desa yang sudah ditugaskan Januari-Maret 2016, akan diseleksi ulang berdasarkan pernyataan dari pewakilan Kemendes PDT. Khususnya yang berlatar belakang PNPM Mandiri.

"Situasi ketidakpastian ini sangat tidak kondusif dan efektif dalam mengawal persiapan penyaluran dana dasa tahun 2016," lanjut Uun.

Menurutnya, dana desa untuk alokasi kedua akan dicairkan pada akhir Maret dengan nilai Rp 46,8 triliun untuk seluruh Indonesia. Jika pendamping dana desa masih bermasalah, maka dikhawatirkan pengawasan atas dana itu juga lemah.

"Kami mendesak agar Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mengambil langkah-langkah koreksi kebijakan yang telah dilakukan secara tidak transparan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," tegas Uun.(Det)

.