Ribuan Massa Pendemo Geruduk Kantor KPK, Tuntut Ahok Ditangkap

©ilustrasi tb

Transbogor.co- Sebanyak ribuan massa mengatasnamakan Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah mengelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/4).

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 09:00 WIB ini akhirnya diterima dengan 15 perwakilan mereka untuk bertemu para pimpinan KPK sekira pukul 10:30 WIB.

Dengan mengusung spanduk dan membagi flyer massa yang terdiri dari berbagi ormas Islam itu menuntut kepada KPK untuk segera menangkap Gubernur DKI Jakarta, Basuk Thjahaja Purnama (Ahok). Para pengunjuk rasa yang mengenakan pakian putih itu hampir memenuhi beberama meter di sepanjang jalan HR Rasuna Said, tepat di depan Gedung lembaga anti rasuah itu. Akibatnya, lalulintas di sepanjang jalan sempat tersendat sebelum akhirnya kembali dibuka usai 15 perwakilan mereka memasuki gedung KPK.

Dalam orasinya, mereka menilai bahwa KPK dianggap masih takut untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari audit BPK proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.

Seperti diketahui, sebelumnya BPK telah menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras, penentuan harga dan penyerahan hasil.

Selain tuntutan menangkap Ahok, ribuan massa tersebut juga medesak untuk melengserkan Ahok karena dianggap telah terbukti melakukan berbagai pelanggaran Konstitusi dan Undang-Undang.

Mereka bahkan menilai Ahok dengan sengaja memperlihatkan ‘sikap gila’ yang tidak patut dilakukan manusia normal. Dengan alasan itu, Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah menyatakan, mega skandal korupsi Ahok harus menjadi prioritas kerja para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya KPK. Selain itu, pemerintah tidak boleh mengintervensi terhadap mega skandal Ahok. Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung.(PK)

.