Astagaaa...Dana Pemeliharaan Mobil Akil Dkk Hanya Rp 6 Juta Setahun

©

Transbogor.co-Ratusan kendaraan sitaan teronggok di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) Cipinang. Di gudang terbuka itu banyak kendaraan mewah yang jadi rongsokan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak mengatakan pihaknya memiliki keterbatasan anggaran. Padahal biaya operasional pemeliharaan barang-barang itu tergolong mahal.

"Dulu waktu saya jadi Kakanwil tahun 2011 biaya pemeliharaan itu Rp 6 juta setahun. Akhirnya hanya dibeli terpal saja untuk ditutup, kalau rusak ya beli terpal lagi," katanya kepada wartawan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Dusak mengisahkan dana itu digunakan untuk pemeliharaan seluruh barang sitaan yang dititipkan di kantornya. Dia pun tidak mengetahui hitungan anggaran yang diterimanya.

"Yang lalu itu masalah anggaran kita tidak ikut menentukan itu di biro perencanaan. Itu penganggaran berdasarkan data aset. Kan ada satuan biaya umum, perawatan gedung luasnya 5 ribu meter. Per meter Rp 300 ribu tapi volumenya 10 m, ini 2014," ujarnya.

Dia merasa miris karena kadangkala barang sitaan tersebut bernilai tinggi namun lapuk tak terawat. Dusak pun mengusulkan barang-barang seperti kayu, ikan dan benda-benda itu agar dijual terlebih dahulu sehingga tidak memakan biaya pemeliharaan.

"Ini kan aset kalau dikumpulin bisa dimanfaatin utuk kepentingan rakyat. Misalnya untuk penegakan hukum. Baik kejaksaan dan KPK menyelamatkan duit sekian miliar, sekarang misal sita mobil Rp 2 M dalam waktu 2 tahun saja (nilainya) bisa Rp 700 juta," sarannya.

Sementara itu Direktur Rupbasan, Gunarso mengeluhkan pihaknya menerima barang sitaan dengan status titipan. Namun untuk pemeliharaannya dibebankan kepada Kementerian Hukum dan HAM sedangkan ketika instansi yang menitipkan mengadakan lelang hasil sharing tidak didapat.

"Ini kita minta tolong ke polisi atau kejaksaan, kirim surat tapi tidak diambil. Jadi barang-barang karatan dari tadinya barang mewah. Ini kalau dibiarkan begini bagaimana situasinya, sementara dari Kumham mengeluarkan duit terus ketika terjadi lelang duitnya lari ke instansi tersebut," katanya.

Menilik dari  pasal 44 KUHAP seluruh barang sitaan memang seharusnya diserahkan ke Rupbasan untuk dirawat. Namun Gunarso menyadari keterbatasan sarana prasarana tidak memungkinkan untuk menampung dan merawat barang-barang tersebut.

"Barangkali terlalu jauh karena secara intern belum siap infrastruktur. Gedung dan tempat parkir belum memadai, kalau mau menuntut itu ke Rupbasan belum siap. Manajemen mungkin sedang berjalan kita membuat SOP, modul-modul bagaimana mengelola benda-benda sitaan," jelasnya.

"Terlepas dari itu semua yang jadi masalah barang-barang yang ada di Rupbasan tidak ada tindak lanjutnya. Dalam institusi berwenang soal pemberitahuan sudah sampai di mana proses hukumnya," imbuhnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dirjen PAS bersama Dirjen Perundang-undangan sedang menyusun Peraturan Presiden (PP) untuk memberikan kekuasaan lebih kepada Dirjen PAS untuk mengelola barang-barang sitaan tersebut.

"Ada kerugian negara juga di dalamnya (ketika barang itu lapuk). Banyak kelemahan, implikasi masalah hak-hak dari tersangka juga. Ada juga sisi keuangan negara yang harus membiayai barang-barang rongsokan itu. Ada juga yang bernilai ekonomi tapi tidak bisa dimanfaatkan," papar Direktur Perundang-undangan (PP) Widodo Eka Tjahjono di tempat yang sama.

Untuk itu nantinya PP ini akan memberikan posisi yang kuat bagi Rupbasan untuk mengelola barang-barang sitaan tersebut. PP itu nantinya akan mengatur kewenangan dan batas waktu barang penitipan barang tersebut.

Dalam kunjungan ke Rupbasan di Cipinang Jakarta Timur, sejumlah mobil mewah sitaan dari Akil Mochtar, Tubagus Chaeri Wardhana dan Ahmad Fathonah hanya teronggok bak mobil rongsokan. Sangat disayangkan bila mobil yang tadinya bernilai tinggi itu tak dimanfaatkan. Pihak Rupbasan sendiri tidak bisa mengadakan lelang karena status barang tersebut titipan.(Det)

.