HMI Kota Bogor : Tinjau Izin RS yang Tolak Warga Miskin Berobat

  

Bogor, Trans Bogor
Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Universitas Ibnu Khaldun melakukan aksi unjuk rasa di depan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jumat (9/5). Mereka memprotes masih adanya rumah sakit yang menolak pasien miskin.

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa tersebut juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah mundur dari jabatannya karena tidak bisa menindak tegas rumah sakit yang menolak pasien miskin. Padahal, para pasien miskin ini menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Jaminan Kesehatan Daerah.

”Kita harap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dicopot dari jabatannya karena tidak mampu melakukan tugasnya sebagaimana diatur Undang-undang,” kata koordinasi lapangan, Luthfie. Kasus telantarnya pasien miskin di Kota Bogor menurut Luthfie merupakan bukti Dinkes Kota Bogor tidak peka dan tidak bisa mewujudkan amanat UU.

Untuk itu, dia meminta adanya audit dana Dinas Kesehatan untuk transparansi anggaran. Selain itu, mereka juga menuntut penerapan UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009.

”Dan ketiga, tinjau ulang izin operasional seluruh rumah sakit di Kota Bogor yang sering menolak pasien miskin untuk menindak lanjuti penerapan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang mengatur penyediaan layanan kesehatan,” tambahnya.

Kasus telantarnya pasien miskin, lanjut Luthfie sudah berulang kali terjadi. Alasannya selalu soal kamar penuh di RS. Padahal, pasien miskin tersebut dijamin dalam BPJS. "Buat apa ada program BPJS kalau masyarakat miskin tetap tidak bisa mendapat layanan kesehatan yang layak," ungkapnya.

Sementara, akibat demo ini kemacetan sempat terjadi di Jalan Ahmad Yani, Bogor. Massa juga tidak berhasil menemui Kepala Dinas Kesehatan Rubaeah karena yang bersangkutan sedang mengikuti rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor di Hotel Lorin Sentul. (fin/den)

.