Pemkab Bogor Pertegas Larangan Merokok Di Area Public

©

Transbogor.co-Saat ini kebiasaan merokok di wilayah Tegar Beriman dianggap sudah  memprihatinkan karena tidak  hanya dilakukan  oleh orang dewasa, namun sudah menjadi kebiasaan anak anak  remaja  usia  sekolah. untuk itu Pemerintah Kabupaten  Bogor (Pemkab  BOgor) akan mempertegas lagi aturan untuk melarang perokok melakukan kebiasaannya di area public. 

Menurut Bupati Bogor, Nurhayanti, untuk memperlambat laju kebiasaan buruk merokok khususnya di area publik, Pemkab Bogor telah mengajukan Rancangan Peraturan  Daerah (Raperda) tentang kawasan tanpa rokok. Pengajuan Raperda ini dimaksudkan  untuk memperkuat regulasi kawasan tanpa rokok yang  sebelumnya tertuang  dalam  Peraturan  Bupati (Perbup).     

“(Raperda-red) kawasan tanpa rokok itu nantinya diharapkan mampu menjadi rambu untuk membatasi masyarakat merokok sembarangan terutama difasilitas layanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan,”ujar Bupati saat  menyampaikan pidatonya di forum Paripurna DPRD bersama DPRD dengan  agenda penyampaian tiga raperda Rabu (8/6) lalu 

Mantan Sekda Pemkab BOgor  itu  juga  mengatakan, membatasi kebiasan merokok terutama di area publik bisa akan memberi hidup lebih sehat karena  berada di dalam lingkungan yang sehat. Apalagi gangguan kesehatan bisa terjadi akibat asap rokok, diantaranya, kanker paru, bronchitis kronis, penyakit jantung coroner, peningkatan kolesterol darah, impotensi, keguguran sampai kematian bayi termasuk berbagai penyakit berat lainnya.

sementara itu  dua Raperda lain yang disampaikan  dalam Paripurna tersebut adalah  Raperda tentang bantuan hukum masyarakat miskin yang merupakan inisiatif dewan dan Raperda Mengenai tata beracara Badan Kehormatan DPRD (BKD) Kabupaten Bogor. 

Tentang Raperda Bantuan  hukum untuk  masyarakat miskin, Bupati mengatakan, mendapatkan bantuan hukum dan keadilan merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa memandang kaya atau miskin, sebab bantuan hukum merupakan implementasi dari UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesetaraan di depan hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap keadilan.

“Raperda prakarsa DPRD Kabupaten Bogor tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat bersinergi dengan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial, karena salah satu materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang kesejahtereaan social adalah perlindungan sosial yang di dalamnya diatur mengenai bantuan hukum,”ujar Nurhayanti

Bupati juga  mengatakan, dengan adanya Raperda tata beracara Badan Kehormatan DPRD (BKD) Kabupaten Bogor diharapkan dapat menciptakan  sistem pengawasan yang berimbang. sebab adanya pengawasan  berimbang akan bisa mewujudkan DPRD yang kuat, produktif, terpercaya dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

.