Demokrasi Bisa "Nyungsep" Jika Pers Tidak Bijak

  Wartawan dari berbagai media berunjuk rasa di depan halaman Gedung DPRD Sumut, di Medan, Jumat (4/7). Mereka mengecam aksi penyegelan dan pencoretan yang dilakukan massa ke salah satu kantor media televisi di Yogyakarta, terkait tayangan berita. foto: antara

Bandung, Trans Bogor -  Demokrasi sehat yang dikembangkan dewasa ini bakal "nyungsep" (terbalik) jika pers dikelola tidak bijak, bahkan kebebasan pers yang terus diperjuangkan para awak media bakal gagal.

"Demokrasi dan kebebasan pers harus hidup sehat di tengah masyarakat," kata Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azzam pada workshop peningkatan peran jurnalis di Bandung, Jumat (18/7/2014).

Tarman bicara hal tersebut dalam kaitan peran media massa dalam pengelolaan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Sebanyak 55 orang dari berbagai media massa di Jawa Barat, Banten dan wartawan unit Kementerian Agama hadir dalam workshop tersebut.

Ketua Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) tersebut sempat menguraikan hal sensitif yang dihadapi pers, problema universal negara dan zona konflik (agama).

Berbicara kebabasan pers, ia menegaskan tidak ada satu negara pun hancur karena ulah pers sejauh pers tetap menghormati hukum, etika dan nilai-nilai masyarakat. Mayoritas "nation state" menganut demokrasi lebih makmur ketimbang otoriter.

Kebebasan pers memperluas ruang dan membangun komunikasi atau dialog antara pemimpin dan rakyat, pusat dan daerah, antarwilayah, ras atau etnis, agama, golongan/kelompok untuk memperkuat negara, katanya.

Namun dalam realitas dan praktek dalam pers tidak lepas dari sistem politik dan demokrasi. Demokrasi Indonesia masih berproses cari format yang tepat. Di sisi lain pers reformasi yang maju terasa liberal dan kapitalis. Hal itu ditandai sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi - yang menghasilkan tenaga terampil - kurang diimbangi dengan pemahaman etika. Terkesan rada "cuek terhadap hukum dan etika. "Saya prihatin," katanya.

Ia mengakui kini posisi pers diperkaya dengan "social media". Tapi masih perlu diperkuat dengan infrastruktur hukum dan eika terkait dengan problem besar "cyber law".

Ia juga menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi bagi pers di era reformasi terkait dengan kebebasan beragama di Tanah Air. Harus dihindari pers ditunggangi/diperalat untuk menghantam lawan, balas dendam, porno, fitnah, hasut, "character assasination".

Tantangan pers di era globaliasi terasa makin berat, terutama menyangkut idependensi media dan 'social media'.

Ia mengutip pendapat Walter Lippman yang menyebut bahwa walaupun buruk, demokrasi tetap lebih baik daripada dengan peluru. Karena itu. lanjut Tarman, bagaimana kedepan mengawal dan menyempurnakan demokrasi Indonesia agar sehat.

Ia mengingatkan jajaran pers agar menghormati kemerdekaan pers yang profesional, bermartabat, alat juang nasional dan alat demokrasi untuk diabdikan kepada negara dan rakyat.

(adh/ant)

.