Banyak Kades Terbentur SPJ Dana Desa, Bagaimana Dengan Pembangunan Desa ?

©

Transbogor.co-Dana Desa yang digulirkan di wilayah Kabupaten Bogor harus diserap sesuai peruntukan. Aliran dana yang nilainya tidak sedikit ini harus transparan dan tepat sasaran.
Anggota Komisi III DPR RI, Anton Sukartono Suratto menegaskan penggunaan dana desa harus dilaporkan terbuka dan tidak boleh ada potongan diluar ketetapan pajak yang diberlakukan. "Selain pajak, tidak boleh ada potongan lainnya," tegas Ketua DPC Demokrat Kab.Bogor, Selasa (2/8)

Menurutnya, alokasi penggunaan dana desa 75 persen diantaranya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, 15 persen untuk pendidikan, kesehatan, posyandu, penguatan paud , 5 persen untuk bumdes, dan 5% lainnya untuk perencanaan  musrenbangdes, pelatihan pengelolaan keuangan desa serta pajak 10 persen.

Dirinya mengatakan pemerintah pusat baru menggelontorkan dana desa 60 persen. Sebagian besar dana desa ini terkendala Surat Pertanggung Jawaban. "Banyak desa yang terbentur soal SPJ yang belum sampai di BPMPD. Untuk itu, para verifikator pejabat Kecamatan dituntut bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan infrastruktur didesanya," tegasnya.

Dirinya menegaskan kepada seluruh kepala Desa di seluruh penjuru negeri untuk menghindari Surat Perintah Kerja (SPK) dan SPJ fiktif, karena akan dipertanggung jawabkan secara hukum. "Dana ini merupakan anggaran negara yang berasal dari rakyat juga, jadi harus amanah menggunakannya," pesan dia. (als)

.