Warga yang Belum Memiliki E-KTP Bisa Jadi Celah Kecurangan Pemilukada

©net

Trans Bogor--  Tujuan dari peraturan tentang perubahan dari KTP manual menjadi E-KTP adalah untuk mengurangi persoalan data kependudukan. Namun hingga saat ini, masih banyak orang belum memiliki E-KTP. Masih dengan KTP lama, karena enggan menunggu antrian dipanggil petugas kecamatan dan ada proses pendataan ulang identitas serta harus foto lagi. Keengganan itu lah membuat data pemiliki hak suara dalam pemilu, pilpres dan pemilukada menjadi kacau. Karena yang berhak mendapatkan hak suara adalah yang terdaftar sebagai pemilik E-KTP. Tetapi pemilik KTP lama ternyata masih juga mendapatkan surat suara, seperti terjadi pada Pemilukada 2017.  

Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, di Kota Bandung, Jumat lalu. Secara nasional baru 80 persenan penduduk yang memiliki E-KTP. Tetapi yang belum memiliki E-KTP ikut juga mencoblos, sehingga terjadi menggelembungan suara. Yang tadinya data resmi jumlah pemilih berdasarkan jumlah pemilik E-KTP, tetapi begitu direkapitulasi jumlah suara yang masuk ternyata melebihi jumlah data pemilik E-KTP. Maka terjadi penambahan yang signifikan angka jumlah pemilih dalam waktu singkat.

Hal ini jelas menguntungkan untuk kepentingan politik pragmatis bagi tim sukses kontestan tertentu. Harminus Koto meyakini kecurangan tersebut karena melibatkan petugas pemilukada dari lingkungan warga. Sehingga terindikasi penggelembungan suara disinyalir karena adanya politik uang alias jual suara.

Untuk itu, di pesta demokrasi mendatang, Bawaslu berharap kepolisian harus aktif mencegah modus politik pragmatis yang negatif ini. Karena petugas Bawaslu akan kerepotan mengawasi kecurangan ini. Masyarakat semestinya juga dilibatkan untuk dari awal mengecek ulang antara jumlah pemilik E-KTP dengan jumlah surat suara yang dibagikan kepada warga. (Edo) 

.