Perjalanan Dinas Pemkot Bogor di 2015 Dapat Ditekan

©net

Trans Bogor--  Perjalanan dinas bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat ditekan, di mana penggunaannya hanya mencapai 68 persen di sepanjang tahun 2015 dengan nominalnya hanya mencapai Rp 44.464.215.821 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 65.385.881.688. Berarti ada prilaku penghematan yang signifikan untuk tahun anggaran berikutnya.

Hal itu diungkapkan Walikota Bogor, Bima Arya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor tentang Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pasar, dan Raperda Pemukiman Kumuh, yang berlangsung Jumat (29/07/2016).

Soal pendapatan daerah Kota Bogor di tahun 2015, Bima memaparkan telah mencapai Rp 1.913.210.404.036 atau 94,61 persen dari target yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp 2.022.270.761.216. Kontribusi terbesar diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar 102,75 persen dan juga pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan sebesar 109,10 persen.

Sementara itu belanja daerah mencapai Rp 1.862.982.871.234 atau 80,58 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.312.054.557.369. Dengan komposisi realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut terdapat surplus sebesar Rp 50.227.532.802.

Untuk penerimaan pembiayaan Rp 301.204.906.314 atau 99,86 persen dari anggaran sebesar Rp 301.640.954.314. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan Rp 11.857.158.161 atau seratus persen dari yang dianggarkan. Dengan komposisi pembiayaan tersebut, maka pembiayaan netto mencapai Rp 289.347.748.153. Sehingga SILPA tahun 2015 mencapai Rp 339.575.280.955. 

SILPA sebesar itu karena beberapa factor, di antaranya sepanjang tahun 2015 anggaran belanja hanya terserap sebesar 80,58 persen. Hal itu akibat rendahnya penyerapan atas belanja modal untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik yang hanya mencapai 64,02 persen.

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah pengadaan tanah 14,6 persen, belanja bangunan dan gedung mencapai 61,54 persen. Kemudian belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang mencapai 68,61 persen.

Namun ada juga langkah efisiensi terutama untuk pengadaan barang pakai habis seperti alat tulis kantor dan perjalanan dinas bagi pejabat dan PNS. (Edo)

.