Tolak Disegel, Paguyuban Pedagang Pasar Bogor Demo

©

Transbogor.co-Penyegelan 60 kios pedagang Pasar Bogor oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor Kamis (28/8/2016) lalu, berbuntut pada aksi demontrasi para pedagang pasar Bogor Senin (8/8/2016) pagi di Plaza Balaikota. Aksi demo para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Bogor ini menuntut perusahaan plat merah tersebut untuk membuka kios pedagang yang disegel. Meski sempat diguyur hujan,  puluhan pendemo meminta bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat umtuk melalukan perundingan.

Perwakilan pendemo pun diterima Asisten Pemerintahan Hanafi ditemani Kepala Bagian Perekonomian Tri Irianjanto di ruang rapat Sekda karena Sekda sedang ada acara. Sementara, dari pedagang hadir Ketua Paguyuban Pasar Bogor H. Abbas, Herman, Amar Nasution Dodo Murtodo, H. Udin dan lainnya.

Dalam audiensi H. Abbas dan kawan-kawan menyampaikan beberapa point keluhannya. Beberapa keluhan yang disampaikan para pedagang diantaranya terkait penyegelan kios pedagang,  Hak Guna Bangunan (HGB) yang dianggap habis di 2017 serta setelah disegel pembayaran kios yang awal 30 persen menjadi 50 persen dari jumlah hutang.

Demi memberikan kepastian hasil bagi pedagang, langsung dihadirkan pula Direktur Utama (Dirut) PD. PPJ Andri Latief beserta jajarannya, mulai dari Direktur Operasional (Dirops) Suhailli Nasution, Kepala Bagian Usaha dan Jasa Rizal Utami, Satuan Pengawas Intern Iwan Suwandi dan beberapa staf PD. PPJ Kota Bogor lainnya.

Andri Latief mengatakan, terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang sering dijadikan tameng pedagang sebenarnya Hak Guna Pakai (HGP) yakni hanya memakai bukan memiliki bangunan. Sekalipun bangunan masih berdiri kokoh hak pakainya sudah berakhir sejak 2013 silam.

Andri menuturkan, sudah saatnya pedagang ‘Move On’ dari HGB apalagi tertuang jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2013 yang diperbarui di Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada PD. PPJ termasuk Pasar Bogor. Berlandaskan Perda tersebut, PD. PPJ berhak menarik sewa kios sesuai kesepakatan bersama pedagang sebesar Rp 1.234.000/m2 sejak 2014. “Uang sewa tersebut tercatat di pembukuan PD. PPJ sebagai piutang dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. ” ujar Andri.

Suhaili Nasution menambahkan, penagihan sudah dilakukan sejak 2015 dan mendapatkan dana dari pedagang sebesar Rp 1 Miliar. Dana tersebut belum terkumpul sepenuhnya dari keseluruhan pedagang. Pada tahun 2016 masih tercatat piutang sebesar Rp 1,85 Miliar yang menjadi kewajiban pedagang. “Sejak Januari hingga Juni 2016 pembayaran dari pedagang terseok - seok dan hanya memperoleh Rp 22 juta,” terang Suhaili.

Suhaili menuturkan, PD. PPJ sudah melakukan pendekatan ke pedagang sebelum akhirnya melakukan penyegelan secara resmi terhadap 60 kios pedagang Pasar Bogor. Sejak penyegelan, beberapa pedagang sudah membayar sewa dan baru terkumpul Rp 331 juta dari 36 kios yang kini sudah dapat dibuka kembali.

PD. PPJ memberikan kelonggoran bagi pedagang agar membayar 50 persen terlebih dahulu, sisanya dibayarkan selama tiga bulan atau akhir tahun harus sudah lunas. Namun, bagi pedagang yang belum mampu membayar 50 persen (30 persen sebagai penebusan HGP, 20 persennya uang sewa kios) bisa membuat surat pernyataan kepada PD. PPJ. “Sesuai amanat Perda kami tidak hanya melakukan pembinaan tetapi juga harus menghasilkan PAD. Jika dihitung - hitung piutang kami masih sekitar Rp 1,5 Miliar,” pungkas bapak berkacamata itu.

.