LBH KBR: Hentikan Intimidasi dan Kekerasan Kepada Wartawan di Bogor

©doc
AUDIENSI: Kapolres Bogor, AKBP Andi Moch. Dicky menemui wartawan ketika hendak beraudiensi mengenai kasus kekerasan yang dialami pewarta di halaman depan Markas Polres Bogor, Jl. Raya Tegar Beriman, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Kamis (25/8/2016) lalu.

Transbogor.co- Seruan dan kecaman keras atas aksi kekerasan, serta intimdasi yang dilakukan para oknum kepada para pelaku jurnalistik (wartawan) terus bergulir.

Sebelumnya, kecaman keras datang dari puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Harian Bogor Utara (FWHBU) yang melakukan aksi solidaritas dan orasi penolakan aksi intimidasi di kantor Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, beberapa hari lalu.

Kini kecaman keras dan himbauan tegas juga dilontarkan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR) yang bermarkas, di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kab. Bogor.

LBH KBR yang digawangi Fatiatulo Lazira tersebut menekankan agar tindakan intimidasi dan kekerasan kepada wartawan segera dihentikan. “Aksi intimidasi dan kekerasan, baik verbal maupun fisik kepada wartawan adalah perbuatan yang sangat mengingkari konstitusi di negeri ini,” ujar Fatiatulo Lazira, Direktur Eksekutif LBH-KBR saat melakukan konferensi pers dengan awak media, Minggu (28/8/2016).

Menurut dia, semua kekerasan dan intimidasi kepada jurnalis di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor selalu dipantau dan dicermati pihaknya. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian untuk menjaga serta merawat nilai-nilai dasar hak asasi manusia, serta kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi.

Aksi aparatur pemerintah yang disinyalir menyewa preman untuk mengintimidasi wartawan di wilayah Timur, Kab. Bogor, lalu beberapa kejadian serupa yang terjadi dengan rekan-rekan FWHBU, kata Fati, sapaan akrabnya, merupakan pengingkaran terhadap konstitusi, seperti yang tercantum pada pasal 28F UUD 1945, berisi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Jadi aksi kekerasan yang dialami oleh beberapa wartawan di Bogor pada saat menjalankan tugas jurnalistik seharusnya tidaklah terjadi. Kami mengecam keras hal itu,” ujarnya.

Masih kata Fati, selain melanggar pasal 28F UUD 1945, aksi intimidasi dan kekerasan pada wartawan juga merupakan perbuatan melawan hukum. Hal itu mengacu kepada UU No.40 tahun 1999, tentang Pers. “Pelaku aksi intimidasi dan kekerasan pada wartawan bisa diancam dengan ancaman pidana,” tegas Fati.

Menurutnya lagi, tindakan para pelaku kekerasan terhadap wartawan yang notabene seringkali diaktori oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya terjadi dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum.

“UU No. 40/1999, tentang Pers sudah memberi ruang bagi pihak mana saja, berupa hak jawab apabila menilai pemberitaan oleh media tidak sebagaimana mestinya,” ujar Fati.

Oleh karena itu, lanjutnya, LBH KBR mengecam tindakan kekerasan yang dialami oleh wartawan sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy), dan menyatakan sikap mengecam tindakan kekerasan yang dialami oleh wartawan di Bogor pada saat menjalankan tugasnya. “Wartawan dalam menjalankan tugasnya tidak saja dilindungi oleh UU 40/1999, tetapi juga oleh UUD 1945, khususnya pasal 28F,” katanya lantang.

Pihaknya, sambung Fati, juga mendorong agar kepolisian melakukan tindakan pro justisia terhadap para pelaku tindakan kekerasan terhadap wartawan dan memberikan perlindungan terhadap para korban sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.(*)

.