Perubahan SOTK Tak Mengganggu Proyeksi APBD Kabupaten Bogor

©transbogor
JUNAIDI SAMSUDIN

Transbogor.co- Wacana perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dipastikan tidak akan menggangu alokasi anggaran yang sudah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Malahan, proyek pembangunan yang sebelumnya sudah tersusun rapi akan tetap dilaksanakan, walaupun dalam perubahan nantinya akan ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bakal dihapus.

Anggota Komisi I DPRD Kab. Bogor, Junaidi Samsudin menegaskan adanya perubahan SOTK ini dilakukan untuk mengimbangi pemerintah pusat yang telah melakukan perubahan agar pemerintah daerah dengan pusat itu bisa tegak lurus.

Tujuannya, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini adalah, selain untuk mensinkronkan antara kedua pemerintahan, juga sebagai salah satu usaha mengefisiensi anggaran. Namun begitu, perubahan SOTK yang saat ini tengah menjadi perhatian khusus terhadap beberapa program yang ditakutkan anggarannya tersendat dimentahkannya langsung.

Ia menjelaskan, perubahan SOTK ini sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap anggaran. Apalagi, kepada program yang telah masuk dan tengah diusung pengajuan dananya di anggaran perubahan tahun ini.

“Ini sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap anggaran. Karena, untuk program yang telah dijalankan, kita masih pakai SOTK yang lama. Sementara, SOTK yang diubah itu akan diterapkan di anggaran 2017 mendatang. Jadi, untuk tahun 2016 itu tidak berpengaruh,” ujar Fraksi Persatuan Pembangunan Rakyat ini, Selasa (30/8/2016).

Sebagai anggota DPRD yang juga masuk dalam tim Badan Anggaran (Banggar), Junaidi memberikan contoh satu program yang bahkan sudah ketok palu menjadi Peraturan Daerah yakni Perda Kesejahteraan Sosial.

“Perda ini sudah ketok palu dan sudah mengajukan permohonan anggaran di perubahan nanti. Masa sudah ketok palu anggarannya tidak bisa direalisasi? Kan tidak mungkin. Secara keseluruhan, semuanya tidak harus mengacu pada SOTK,” ungkapnya.

Menyinggung perubahan SOTK terhadap dinas-dinas, anggota Legislatif asal Daerah Pemilihan (Dapil) II Bogor Timur ini menerangkan, di Kab. Bogor sendiri ada perubahan tersebut rupanya memang harus dilakukan. Mengingat, ada beberapa dinas yang memang harus mempunyai tugas khusus membidangi satu masalah agar lebih fokus.

“Sejauh ini pandangan saya terhadap dinas-dinas cuku bagus. Hanya saja, serapan anggarannya yang perlu ditingkatkan. Karena, belajar dari Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kemarin, ada dua dinas yang menjadi penyumbang Silpa terbesar, yakni DBMP dan Dispora. Untuk DBMP, mengalami gagal lelang, dan Dispora soal pembebasan lahan. Namun di balik semua itu, saya tegaskan dalam perubahan SOTK ini tidak ada pengaruhnya terhadap anggaran,” tandasnya.

Sebelumnya, perubahan SOTK yang masih hangat menjadi perbincangan di kalangan Pemkab Bogor rupanya terus dilakukan pembahasan oleh panita khusus DPRD Kab. Bogor. Senin (29/8/2016), Pansus DPRD bersama para SKPD melakukan rapat pembahasan perubahan ini di Gedung Serbaguna II Sekretariat Daerah (Setda) di Cibinong. [Sas]

.