Gara-gara Uang Kerohiman, TPST Nambo Kembali Molor Beroperasi

©net

Transbogor.co- Pengoperasian Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor yang diharpkan paling cepat akhir 2016, masih menuai polemik di kalangan para penggarap dalam urusan bagi uang kerohiman.

Namun, untuk mensukseskan harapan operasi TPST tersebut, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kab. Bogor, Panji Ksatriadi meminta, ke-25 penggarap lahan Perhutani tidak ngotot meminta peningkatan jumlah uang kerohiman.

Menurut Panji, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, sudah berbaik hati memberikan uang kerohiman kepada 25 penggarap sebesar Rp650 juta. “Harusnya penggarap lahan sadar, bahwa Pemprov Jabar sudah berbaik hati dengan memberikan uang kerohiman. Apalagi, tanah yang mereka garap adalah tanah milik negara (Perhutani),” ujar Panji kepada wartawan, Minggu (4/9/2016).

Mantan Camat Rumpin yang juga salah satu staf ahli Bupati Bogor ini menerangkan, jika para penggarap masih keras ingin peningkatan uang kerohiman bisa saja pemerintah membawa permasalahan tersebut ke tingkat pengadilan.

“Rugi kalau penggarap lahan tetap ngotot minta kenaikan uang kerohiman dan menolaknya, karena apabila dibawa ke ranah hukum, negara tetap menang, karena ada UU Nomor. 2 tahun 2012, tentang konsinyasi pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum dan uang kerohiman ini akan dititipkan ke pengadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasie) Pengolahan Sampah pada DKP Kab. Bogor, Dian Heru menambahkan, selain UU No. 2/2012, ada perjanjian penggarap lahan dengan Perhutani yang juga memihak ke negara.

Di mana, para penggarap meminjam pakai lahannya melalui lembaga masyarakat desa, hutan kan ada klausul, apabila Perhutani atau negara menggunakan lahan itu, maka secara sukarela penggarap lahan meninggalkan lahan milik Perhutani.

“Jadi saya harap, penggarap lahan sadar, karena TPST Nambo ini tidak hanya akan digunakan masyarakat Kab. Bogor, tetapi juga untuk Kota Bogor dan Kota Depok,” imbuh Dian Heru.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kab. Bogor, Ade Sendjaya mengkaui, jika nilai uang kerohiman untuk TPST Nambo memang tidak sesuai dengan harapan penggarap.

Namun, kata Ade, itu semua sudah harus diterima penggarap, karena ini berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak untuk pengelolaan sampah. "Sebagai solusi saran agar para penggarap tadi di berdayakan sebagai pekerja atau apapun sebagai tambahan konsinyasi dari pihak pengelola TPST Nambo,” pungkas Politisi Demokrat itu.

Diketahui, TPST Nambo sendiri diharapkan akan beroperasi akhir tahun 2016, atau paling lambat awal 2017 yang akan datang. TPST termaju di Jabar ini akan dikelola oleh Badan Pengelola Sampah Regional (BPSR) di bawah Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Provinsi Jabar.

 

Reporter : Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.