Eksekutif dan Legislatif Sepakat Bersinergi Bangun Kabupaten Bogor

©transbogor.co
SAKSIKAN- Bupati Hj. Nurhayanti menyaksikan penandatangan penetapan persetujuan bersama DPRD dengan kepala daerah selesai Rapat Paripurna di Ruang Serbaguna II Setda Kab. Bogor, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Kamis (15/9/2016).

Transbogor.co- Eksekutif dan Legislatif sepakat bersinergi membangun Kabupaten Bogor. Hal itu terungkap saat Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Serbaguna II Sekretariat Daerah (Setda), Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kamis (15/9/2016).

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Bupati Hj. Nurhayanti menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Penetapan Persetujuan Bersama DPRD dengan kepala daerah terhadap beberapa Raperda yakni, tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penyampaian nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2016, dan pembentukan panitia pemilihan Wakil Bupati Bogor.

Bupati Hj. Nurhayanti menjelaskan, Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini merupakan upaya Pemkab dengan DPRD Kab. Bogor untuk memberikan jaminan bantuan hukum dan keadilan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Diketahui, program bantuan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) ini merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) No.16 tahun 2011, tentang bantuan hukum yang merupakan bagian dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesetaraan di depan hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap keadilan.

“Kita memiliki harapan dalam penerapannya nanti, Perda ini berhasil memperluas akses masyarakat  miskin terhadap keadilan, sehingga secara keseluruhan akan memberikan jaminan perlindungan sosial dan aspek hukum,” terangnya.

Berkaitan dengan penyampaian nota keuangan perubahan APBD TA 2016 perlu diketahui kondisi keuangan negara di dalam APBD Perubahan 2016 ini mengalami penurunan, khususnya dalam komponen penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sehingga, secara keseluruhan penerimaan negara yang berasal dari kedua sumber tersebut turun sebesar Rp36,3 triliun. Penurunan penerimaan negara tersebut berdampak pada belanja pemerintah pusat terhadap pemotongan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) serta kebijakan penundaan dana alokasi umum kepada pemda.

“Dampak kebijakan penundaan DAU (dana alokasi umum) dituangkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan, No. 125/pmk.07 2016, tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun 2016, terutama dirasakan oleh 169 provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Kebijakan tersebut tentunya harus disikapi dengan arif, terutama dalam penyusunan dan rancangan APBD 2016, sebagai bentuk empati kita terhadap kondisi keuangan Negara, mengingat Pemkab Bogor adalah bagian dari Pemerintah RI,” kata Nurhayanti.

Meski penundaan DAU Pemkab Bogor yang berlangsung selama empat bulan ini mencapai Rp347,241 miliar bersifat sementara. Namun, antisipasi yang dilakukan Pemkab Bogor yakni, melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta relokasi belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja.

“Belanja yang diefesiensi tidak terkait terhadap pelayanan dasar masyarakat, tetapi efesiensi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan kebutuhan penyediaan layanan masyarakat. Seperti untuk infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan di RS dan Puskesmas serta penambahan alokasi bidang pendidikan maupun penguatan alokasi pembangunan di desa,” tambahnya.

Lebih lanjut, bupati menjelaskan, langkah-langkah yang telah ditempuh itu, selanjutnya dirumuskan tersusunnya rancangan Perda, tentang perubahan APBD 2016. Selain kondisi dan kebijakan tersebut, rancangan perubahan APBD mengakomodir kembali perubahan yang telah dilakukan mendahului perubahan APBD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Salah satu indikator PAD merupakan kekuatan dan kemandirian Kab. Bogor dalam membiayai APBD. Begitu pula pada target lainnya, PAD diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 85,567 miliar atau naik sebesar 9,45 persen dari total semula 905,505 miliar menjadi 990,923 miliar. Komponen belanja daerah total diusulkan pada rancangan APBD 2016 adalah 6,98 triliun, rencana ini mengalami penurunan 0,5 persen atau 3,251 miliar,” urainya.

Sebut bupati, jika dibandingkan dengan belanja APBD 2016 alokasikan Rp7,015 triliun, penurunan terjadi pada kelompok belanja tidak langsung yang mencapai 3,78 persen dari alokasi semula yakni, Rp3,293 triliun turun sebesar Rp124,633 triliun, sehingga pada rancangan perubahan APBD untuk turun jadi Rp3,169 triliun.

“Berkaitan dengan agenda pembentukan panitia Wakil Bupati Bogor tentunya merupakan langkah yang akan diikuti dengan tahapan lainnya sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku mengisi kekosongan posisi wabup,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab. Bogor, Ade Ruhendi mengatakan, pada dasarnya semua hal tersebut telah disetujui dan disepakati bersama. “Tinggal bagaimana ini bisa direalisasikan dan diimplementasikan dengan optimal untuk mengembangkan pembangunan Kab. Bogor,” tukasnya.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.