Tata Niaga Gula Tidak Memihak Kepentingan Nasional

┬ęKabar Senator fot Transbogor.co
DISKUSI- Ketua Umum AGI, Agus Pakpahan saat berdiskusi dengan KPPU di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Selasa (27/9/2016). Ini dilakukan dalam rangka pengkajian dan pendalaman Tim Pengkajian Kasus, Irman Gusman.

Transbogor.co- Kebijakan tata niaga gula Indonesia, ternyata belum memihak kepada kepentingan nasional, terutama petani tebu dan konsumen gula sendiri, yaitu rakyat Indonesia.

Dengan mencermati kebijakan dan pratik tata niaga gula yang ada selama ini, di hulu terlihat sangat sarat pengaturan, sementara di hilir terkesan sangat bebas dan kapitalistik, karena diserahkan kepada mekanisme pasar.

Dengan mendalami mekanisme dan kebijakan tata niaga gula tersebut, baik impor maupun distribusi di dalam negeri tidak terlihat ada relevansi antara kebijakan dan praktik tata niaga gula dengan kasus rekomendasi atau dagang pengaruh yang disangkakan kepada Ketua DPD-RI, Irman Gusman.

Demikian kesimpulan diskusi dengan Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang disampaikan Muhammad Asri Anas dan juru bicara Tim AM Iqbal Parewangi, Koordinator Tim Pengkajian Kasus Irman Gusman di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Selasa (27/9/2016).

Diskusi ini dilaksanakan dalam rangka pengkajian dan pendalaman Tim Pengkajian Kasus, Irman Gusman, dengan berbagai pihak terkait.

Di samping mengundang AGI dan KPPU, tim yang juga akan mengundang pula sejumlah pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Urusan Logistik (Bulog), Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan pihak lain yang terkait dengan tata niaga gula, baik impor maupun distribusi gula dalam negeri.

Selain Asri Anas dan Iqbal, dari Tim 10 DPD hadir Senator, Djasarmen Purba (Kepulauan Riau), Muhammad Afnan Hadikusumo (DIY), Intsiawati Ayus (Riau), dan Ahmad Subadri (Banten). Sedangkan, dari AGI hadir Ketua Umum Agus Pakpahan didampingi Dwi Purnomo dan Soekohardjo, dan KPPU diwakili Komisioner Sukarmi didampingi A. Kaylani dan Adi Fajar Ramly.

“Dalam melaksanakan tugasnya, tim menganut sejumlah prinsip, yaitu objektif, independen, komprehensif dan zero tolerance,” kata juru bicara tim pengkajian, Iqbal Parewangi.

Impor Terus Meningkat

Sementara, Ketua Umum AGI, Agus Pakpahan menjelaskan, bahwa impor gula nasional cenderung terus meningkat sejak tahun 1999.

Kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan tata niaga gula yang diterapkan pemerintah memenuhi Letter of Intent (LOI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF), di mana Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah dilarang menangani perdagangan komoditas kecuali beras. Atas dasar itu, tata niaga gula diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Menyerahkan tata niaga gula kepada mekanisme pasar ternyata merugikan petani tebu dan industri gula nasional. Sehingga setelah ada demonstrasi, kemudian pemerintah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menperindag No.643/2002 yang mengatur impor dan tata niaga dalam negeri,” tukasnya.

Pengaturan selanjutnya, jelas Agus, tata niaga impro gula hanya menghasilkan mekanisme yang ketat di tingkat hulu (impor dan produksi), namun sangat bebas dalam distribusi dalam negeri.

Komisioner KPPU, Sukarmi mengistilahnya, mata rantai distribusi gula ini dengan istilah “gula rasa neolib” saking bebasnya. Dalam sistem tata niaga yang begitu bebas, dapat disimpulkan hampir tidak ada celah untuk melakukan intervensi, atau pun rekomendasi melalui pengaruh atau kewenangan seorang pejabat di luar sistem tata niaga.

Selain itu, kalau pun itu terjadi, ada seseorang atau pejabat publik yang memberikan rekomendasi untuk distribusi gula, itu pun tidak ada aturan yang melarangnya.

“Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, di mana untuk melaksanakan impor hanya dilakukan oleh BUMN (Bulog, PTP, RNI dan PPI), namun sangat sulit memastikan keakuratan data kebutuhan gula impor tersebut,” urainya.

Secara teroritis, sambung Ketua AGI, Agus Pakpahan, impor gula adalah untuk melengkapi produksi dalam negeri, sehingga dapat mencukupi kebutuhan atau permintaan masyarakat. Namun dalam realitasnya, angka impor gula terus meningkat sejak tahun 2006 hingga tahun ini. Angka terakhir, jumlah impor gula Indonesia sudah mencapai 3 juta ton per tahun.

Kebijakan impor gula ini, menurut AGI, jelas tidak menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan lapangan usaha dalam negeri. “Impor 3 juta ton berarti menghilangkan kesempatan kerja untuk 2,6 juta orang,” tukas Agus Pakpapan menjelaskan hitung-hitungannya.

Dalam praktiknya pula, kata dia lagi, impor gula itu selalu ditujukan ke daerah sentra produksi gula nasional, seperti Jawa Timur dan Lampung. Sehingga, patut diduga, praktik impor gula ini juga punya maksud terselubung mematikan industri gula nasional.[*]

 

Editor: Sabastian

.