DPD-Kemenag RI Kembali Memperdebatkan Pembentukan Operator Haji dan Umroh

©Kabar Senator for Transbogor.co
BERDEBAT- Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin saat menghadiri Raker Komite III DPD, di Ruang Kerja Komite III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2016). Raker pembentukan badan baru sebagai operator ibadah haji dan umroh kembali menuai perdebatan.

Transbogor.co- Pembentukan operator ibadah haji dan umroh, kembali menuai perdebatan antara Komite III DPD dengan Menteri Agama (Menag) RI, di Ruang Kerja Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2016). Padahal hal tersebut diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU).

Menag-RI, Lukman Hakim menjelaskan, RUU PIHU yang saat ini tengah disusun DPD memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, antara lain, RUU ini mengatur secara detail tentang pengaturan biaya PIHU, sehingga pengaturan pelaksanaan haji bisa berjalan lebih cepat dan terorganisir dengan baik.

Selain, itu kelebihan lainnya, adalah pengganti UU No.13 tahun 2008, mengatur lebih banyak tentang penyelenggaraan umroh, dan mampu mengakomodir hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

“Setidaknya kami mencatat lima hal positif dari RUU yang diajukan DPD ini, seperti pengaturan tentang BPIH secara lebih rigid, penetapan kuota di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, pengaturan umroh yang lebih banyak, ketentuan pidana yang lebih berat dan ketentuan lainnya yang selama ini diatur dalam PP maupun Permen turut diakomodir dalam RUU ini,” ujarnya.

Namun, dia menilai, RUU ini tidak lepas dari kekurangan. Salah satunya, pasal yang mengatur tentang pembentukan badan baru sebagai operator ibadah haji dan umroh.

Menurutnya, hal ini justru kontra produktif, karena tidak hanya akan memakan biaya yang sangat besar, tapi juga perangkat lunak dan sistem organisasi yang harus disiapkan.
“Ini akan menyita biaya sangat luar biasa besarnya, pembangunan fisik dan juga struktur organisasi. Kami yang punya struktur tersendiri sampai ke daerah saja belum bisa sempurna, padahal sudah garis komando. Bayangkan, lembaga sendiri yang tidak punya garis komando seperti ini problemnya akan luar biasa,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komite III DPD RI, Emma Yohana meragukan pembentukan badan baru tersebut. Ia menilai, pembentukan operator ibadah haji dan umroh badan akan menambah beban APBN.

“Kemenag saja yang sudah memiliki struktur paling lengkap sampai tingkat kecamatan masih belum sempurna, apalagi jika ada badan baru. Ini seakan-akan hanya bagi-bagi jatah dan dari segi cost juga sangat besar sekali,” tukas senator asal Sumatera Barat itu.

Sementara itu, anggota Komite III DPD RI, Eni Khairani mengapresiasi pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut dia, dasar pembentukan badan itu adalah pemisahan antara regulator dan operator.

“Badan ini berada di bawah Presiden, dan akan punya kaki sampai ke daerah. Tapi ok lah, karena ini amanah UU, kita akan lihat gimana kerjanya, dan tentunya kami akan tetap melakukan fungsi pengawasan,” tambah senator asal Bengkulu ini. [*]

 

Editor: Sabastian

.