Warga Khawatir, Kantor KecamatanKemang Dijabat Pelaksana Tugas

©

Transbogor.co- Meski Wahyu Hadi Setiono, Camat Kemang, Kabupaten Bogor sejak per 30 September 2016 lalu, telah memasuki masa pensiun (MPP). Namun, pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kemang masih tetap berjalan lancar.

Ditilik lebih dalam, tak ada sedikit kegelisahan yang dirasakan beberapa warga setemat. Kekosongan posisi camat dikhawatirkan berdampak telatnya pengurusan administrasi, atau dokumen penting yang hanya bisa disahkan dengan kewenangan jabatan seorang camat tak terbukti.

“Kami warga butuh pemimpin yang punya kewenangan mutlak. Biar nggak abu-abu, dan bisa tegas dalam kebijakannya, sehingga melancarkan urusan-urusan kami,” imbuh Ridwan (41), salah satu warga Kemang, Rabu (5/10/2016).

Kegelisahan yang sama juga diungkapkan para investor yang hendak menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Karena, hingga saat ini belum diketahui bagaimana mendapatkan kepastian atas status hak publik dalam keputusan yang berkaitan dengan hal-hal strategis.

Seperti jual beli tanah dan lain-lain. Apalagi, ada informasi, jika posisi jabatan Camat Kemang, hanya akan diisi oleh seorang Pelaksana tugas (Plt).

“Ya? sebenarnya kami memang menanti adanya camat yang dilantik dan diangkat sesuai surat keputusan bupati dalam jabatan tersebut,” ungkap Lia Hildayanti (37), seorang legal konsultan dari salah satu pengembang perumahan yang sedang menjajaki rencana investasi di Kecamatan Kemang.

Sementara, praktisi hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) pada Yayasan Satu Keadilan, Fatiatulo Lazira memaparkan, jika mengacu Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 18 Tahun 2016, tentang perangkat daerah, semestinya bupati mengangkat camat defenitif untuk kelancaran pelayanan publik.

Menurut Fati, jika posisi camat hanya diisi oleh Plt, artinya tidak ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari pejabat pembina kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk. Karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas lainnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Artinya, lanjut Fati, wajar jika ada kekhawatiran publik terkait kelancaran dalam pelayanan publik. Karena PNS yang diangkat sebagai Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil, atau menetapkan keputusan yang mengikat.

“Misalnya, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pembuatan akta tanah dan sebagainya,” urai Fatiatulo Lazira.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, warga ingin kecamatan dipimpin camat yang ditugaskan oleh Pemkab Bogor selaku kepanjangan tangan di wilayah. Sebab, Kec. Kemang warganya sudah melek dokumen kaitan surat menyurat.

Warga khawatir, jika dijabat Plt akan berdampak lambanya pelayanan untuk dokumen, terutama yang berkaitan dengan akta jual beli (AJB).

 

Reporter: Sabastian

Editor     : Arief Pramana

.