Permohonan Maaf Tidak Hentikan Penyidikan, Kasus Ahok Dilimpahkan ke Mabes Polri

  ©net
LIMPAHKAN- Polda Metro Jaya melimpahkan laporan dugaan penistaan agama terkait Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

Transbogor.co- Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) melimpahkan laporan dugaan penistaan agama terkait Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Jakarta.

“Diserahkan kepada Bareskrim, karena ada laporan serupa,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Pol, Awi Setiyono kepada wartawan, di Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

Kombes Pol, Awi mengatakan, pelimpahan laporan polisi yang menyangkut Ahok agar tidak terjadi tumpang tindih, karena terdapat beberapa laporan yang sama di Bareskrim Polri.

Pihak Polda Metro Jaya menyerahkan dua laporan organisasi masyarakat yang mengadukan Ahok terkait dugaan penistaan agama, yakni Forum Anti Penistaan Agama (FUPA) dan Pemuda Muhammadiyah.

FUPA yang terdiri dari Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (IKA UMSU) se Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah se-Nusantara (Kauman), dan Lembaga Advoksi Konsumen Muslim Indonesia (LAKMI) melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya.

Berdasarkan Laporan Polisi (LP) Nomor:LP/4858/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum, FUPA melaporkan Ahok dugaan melanggar pasal 156 ayat a, KUHP tentang Penistaan Agama. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) bersama Novel Bakmumin juga melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan agama, pada Kamis (6/10/2016) lalu.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf, SH mengapresiasi langkah pihak Polri tersebut. Menurut dia, permohonan maaf Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok atas dugaan pernistaan agama bukan berarti menghilangkan unsur pidana umum (Pidum) yang telah dilaporkan sejumlah elemen masyarakat.

Artinya, aparat hukum tetap harus memproses hal ini sesuai aturan hukum yang berlaku. “Kita hargai kalau Ahok menyadari kekeliruannya dan meminta maaf. Tapi, permintaan maaf tersebut tidak menghilangkan unsur pidananya,” kata Asep Warlan Yusuf saat dihubungi wartawan, Senin (10/10/2016) malam.

“Bahkan pernyataan Ahok itu jelas telah menistakan satu agama tertentu dan ini tanpa pelaporan pun aparat hukum dalam hal ini polisi tetap harus menindaklanjutinya. Aturannya seperti itu,” ujar dia.

Delik umum, lanjut Asep, tidak ada pencabutan kasus, karena permintaan maaf seperti halnya delik aduan. Dicontohkan, dalam delik aduan ketika seseorang merasa dihina, kemudian melaporkan orang yang dihinanya, polisi dapat mencabut laporan tersebut, dan tidak menindaklanjutinya, jika orang yang menghina meminta maaf, dan orang yang dihina memaafkan kemudian mencabut laporannya.

“Tapi, kalau pidum, tanpa laporan pun, atau ketika laporan dicabut pun, polisi tetap harus memprosesnya. Permintaan maaf Ahok hanya bisa akan menjadi pertimbangan majelis hakim di pengadilan nanti untuk mengurangi hukumannya, karena dia telah menyadari kesalahannya,” sambung Guru Besar Hukum Tata Negara ini.

“Saya ingatkan, agar aparat hukum menindaklanjutinya secara serius. Jangan sampai nanti ada fatwa dari luar negeri yang menjatuhkan hukuman mati pada Ahok, seperti yang terjadi pada Salman Rusdie, ribet nantinya. Makanya, lebih baik kita selesaikan secara internal, kita punya hukum, pengadilan dan semua kelengkapannya. Jadi, biar aturan atau hukum positif yang memutuskan tanpa perlu dipolitisasi,” tandasnya.

Sepenggal rekaman video pernyataan Ahok yang beredar secara viral melalui jejaring sosial (Facebook) dianggap publik berisi penghinaan Alqur’an dan Islam. Pernyataan Ahok yang tersebar melalui “Youtube” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 5 Oktober 2016 itu dianggap sebagai bentuk penghinaan agama.

Desak Polisi

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor mendesak kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pelecehan Al-qur’an yang dilakukan Ahok dengan mengutip maksud surat Al-Maidah ayat 51 kepada warga Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Itu sudah pelecehan agama namanya, melanggar pasal 156 ayat a, KUHP tentang penistaan agama perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwajib,” tegas Ketua MUI Kab. Bogor, KH. Ahmad Mukri Aji kepada Transbogor.co, Jumat (7/10/2016).

Ia menyesalkan sikap pejabat negara yang sewenang-sewanangnya, dan cendrung menafsirkan ayat Alqur’an. Dikatakannya, kutipan yang salah tersebut berdasarkan rekaman perkataan Ahok yang tersebar dalam situs video Youtube.

Dalam video itu, Ahok menyebut, “Bapak ibu enggak bisa pilih saya. Dibohongin dengan surat Al-Maidah 51. Macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, kalo bapak ibu merasa enggak pilih nih karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya”. “Berpolitiklah yang sehat, jangan menghina agama, yang berdampak perpecahan agama, tahu apa dia tentang kitab umat muslim,” tukas Mukri Aji.

Dalam hal ini, lanjut Ketua MUI, pihaknyapun tidak akan tinggal diam. “Kami  berencana menggelar aksi turun kejalan sebagai bentuk mengecam pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang melakukan pelecehan Alqur’an,” tandasnya.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.