Laporan Dicabut, 3 Tersangka Penjualan Aset Milik Pemkab Bogor Bebas

  ©net
Ilustrasi

Transbogor.co- Tiga tersangka, MH, SO dan GR yang diduga melakukan upaya penjualan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akhirnya bebas dari balik teralis besi Kepolisian Resor (Polres) Bogor. MH, SO dan GR bebas dari jeratan hukum atas dasar pencabutan laporan yang dilakukan oleh Suratto.

Kepala Unit (Kanit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bogor, Inspektur Polisi Satu (Iptu) Azi Lesmana mengatakan, pihaknya membebaskan ketiga tersangka atas dasar adanya cabut laporan dari pelapor.

“Iya, kita lepas karena ada surat perdamaian antara ketiga tersangka dengan pelapor,” kata Iptu, Azi Lesmana kepada wartawan di kantor Polres Bogor, Jalan Raya Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, Rabu (12/10/2016).

Namun demikian, menurut Azi, proses hukum atas perkara percobaan penjualan lahan/aset milik Pemkab Bogor itu tidak akan hilang begitu saja, dan tetap masih dalam penyelidikan lebih lanjut.“Biar pun ada surat perdamaian, kita masih tetap akan melakukan proses kelanjutannya sesuai hukum di Indonesia,” tegasnya.

Kanit III Tipikor Azi menambahkan, perjanjian kesepakatan damai itu, pihaknya tidak menjadikan kasus tersebut terhenti, melainkan akan terus melakukan penegakan hukum ke depannya.“Pokoknya, perjanjian damai yang sudah dilakukan antara pelapor dan para tersangka itu, proses hukum tetap berjalan,” ungkapnya.

Sebelumnya, para tersangka tersebut sempat mendekam di tahanan Polres Bogor ini. Mereka ditahan dengan tenggat waktu yang berbeda-beda. Awalnya, Polres Bogor menahan Mohamad Goer, disusul Sopianto dan Okta. Terakhir, Kepala Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Mohamad Haris diinapkan di hotel prodeo Polres Bogor.

Para tersangka ini diduga melakukan upaya penjualan tanah milik pemerintah seluas 4.197 meter persegi yang ditempati Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cikeas Udik 01, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor.

Modus para pelaku menjual tanah lapangan sekolah yang merupakan aset Pemkab Bogor seolah-olah menjadi tanah hak milik yang berasal dari warisan orang tua dengan merekayasa dokumen kepemilikan.

Para tersangka dikenakan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang penipuan, pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP, tentang pemalsuan surat.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.