Kabupaten Bandung Butuh Rp 900 Juta Dana PMI

  ilustrasi

Bandung, Trans Bogor - Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menargetkan kuota tahun 2014 dapat terkumpul dana sekitar Rp900 juta untuk keperluan Palang Merah Indonesia (PMI).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira, kepada wartawan di Bandung, Selasa (2/9/2014), mengatakan pihaknya menargetkan Rp900 juta untuk dana PMI, sehingga cadangan dana tersebut bisa memenuhi kebutuhan.

Ia menuturkan, jika di tinjau dari aspek ekonomis, potensi dana untuk kemanusiaan di Kabupaten Bandung sangat potensial. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.415.700 juta jiwa, jika sekitar dua juta penduduknya sudah memiliki penghasilan tetap dan setiap jiwa memberikan sumbangan Rp1.000 saja untuk dana Palang Merah Indonesia (PMI) maka akan terkumpul dana sebesar Rp2 miliar.

Ia mengatakan, kuota bulan dana PMI untuk tahun 2014 sebesar Rp900.000.000,- akan bisa tercapai, bahkan bisa melebihi target yang diharapkan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, dalam kegiatan Perencanaan Bulan dan Palang Merah Indonesia di Soreang Kabupaten Bandung, Selasa (2/9/2014).

Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Juhana, Ketua PMI Kabupaten Bandung, Achmad Kustijadi, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota kepengurusan PMI tingkat desa dan kecamatan.

Menurut dia, dengan target sebesar Rp900 juta, jumlah ini masih kecil jika dibandingkan dengan potensi penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.

"Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari TNI dan Polri, perusahaan-perusahaan swasta, BUMN dan BUMD dan semua unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mau ikut berperan aktif agar target PMI di tahun ini bisa tercapai," katanya.

Pihaknya mengingatkan kepada anggota kepengurusan panitia bulan dana PMI Kabupaten Bandung bahwa dana yang dikumpulkan berasal dari masyarakat akan digunakan juga untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi dalam pengelolaannya harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah diaudit akuntan publik yang independen," katanya.

(ams/ant)

.