Penandatanganan PP.78/2015 Menyiksa, Buruh Demo Tuntut Kenaikan Gaji

  Ā©transbogor
TUNTUT NAIK- Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa federasi saar melakukan demo di depan pintu gerbang Pemkab Bogor, Jl. Tegar Beriman, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kamis (13/10/2016). Mereka menuntut, soal kenaikan upah buruh yang terkandung dalam PP No.78/2015.

Transbogor.co- ‎Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa federasi, seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (FSN), DPC FSP KEP dan lain-lain melakukan aksi demo di depan pintu gerbang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamaran Cibinong, Kamis (13/10/2016).

Mereka menuntut, soal kenaikan upah buruh yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 78 tahun 2015. Menurut koordinator daerah, Aris Tobe mengatakan, penandatangan PP tersebut secara tidak langsung menyetujui pembodohan dan kemiskinan buruh.

“Di dalam konsep PP 78/2015, masalah pengupahan itu cuma ada dua ‎item yang digunakan, dan itu kalau dihitung tidak akan pernah jauh dari 10 persen. Sedangkan, inflasi yang ada dari semua lini untuk kebutuhan sangatlah tinggi,” terangnya kepada wartawan.

Aris menegaskan, penyetujuan yang secara tidak langsung mematikan buruh ini, memang harus dilawan oleh semua buruh. Sebab, pembodohan kini semakin nyata. Selain itu, masalah sektoral pun dimasalahkan.

Menurut dia lagi, sebetulnya untuk di Bogor sendiri sudah sangatlah baik, dan telah tertata. Bahkan, daerah lain menginginkan konsep seperti yang ada di sini.

“‎Di Bogor sektoralnya sudah sangat baik, sudah tertata dengan adanya sektor 1,2 dan 3 yang membagi lini industri. Seperti padat karya, atau non padat karya, atau kimia energi,” ungkapnya.

Namun, dengan penyetujuan PP 78/2015, lanjut Aris, Dewan Pengupahan (DP) sudah mempunyai konsep tersendiri, dan rencananya akan menjadikan satu sektoral. “Mau dibuat seperti itu, jelas kita menolak. Ini sangat tidak adil,” ucapnya.

Maka dari itu, Aris juga menegaskan, upah minimal yang kini diterima buruh sekitar Rp2.960.000 harus dinaikkan menjadi Rp3.750.000. sebab, dengan hitung-hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), masalah upah khusus sudah tidak realistis.

“UMP dan UMK itu diciptakan untuk jaring pengamanan. Dengan adanya jaring pengaman seharusnya tidak ada upah di bawah itu, dan ini untuk mengakomodir industri padat karya. Padat karya harusnya di UMK. Padahal, kemarin sudah diakomodir, tapi masih ada penundaan,” tukasnya.

Sementara itu, Sumarno Ketua DPC KEP menambahkan, angka kenaikan ini terbilang wajar, karena merupakan hasil survei KHL DP Kab. Bogor di tiga pasar yang ada di Bumi Tegar Beriman.

“Kami menuntut UMK tahun 2017 naik dari 2,96 juta menjadi 3,75 juta angka ini dihitung dari nilai KHL, rata-rata 3,4 juta ditambah inflasi 4 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen,” tandasnya.‎

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.