Pemdes Pungli, Camat Siap Pidanakan!

  Ā©transbogor.co
MINGGON- Beginilah suasana kegiatan rapat minggon Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor, Rabu (19/10/2016). Rapat kali ini fokus pada pembahasan masalah pungutan liar (pungli) sebagai tindak pelanggaran hukum.

Transbogor.co- Mencuatnya kasus pungutan liar (pungli) di kalangan birokrat yang notabene Abdi Negara, disikapi Camat Ciampea, Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah.

Bahkan, dengan tegas dia menyampaikan seruannya kepada seluruh aparat pemerintah desa maupun kepada segenap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang hadir pada rapat minggon untuk tidak melakukan aksi pungli dalam Rapat Minggon Kecamatan di Aula Kecamatan Ciampea, Rabu (19/10/2016).

Kata Juanda, apapun alasannya, apalagi menyangkut masalah pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan jajaran pemerintah desa (Pemdes)  baik staf maupun kepala desanya, apabila kedapatan ada informasi kerap melakukan pungli, maka dipastikan pelakunya akan berurusan dengan hukum.

“Seruan saya ini terutama kepada semua para kades di Kecamatan Ciampea, apapun bentuknya, jika setiap melakukan pungutan yang tidak tercantum di dalam peraturan desa, ya jangan coba-coba memungutnya tanpa alasan yang jelas, begitupun bagi semua jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Ciampea, pelaku pungli akan langsung diciduk, bahkan bisa saja pelakunya terjaring OTT, sebab mengingat pungli ini dilarang dan terlarang,” tukas Juanda Dimansyah.
Seruan camat juga dilontarkan kepada Jajaran UPT, termasuk UPT Pendidikan untuk mau menghindari pungutan-pungutan tidak resmi. Sekalipun pungutan tersebut dengan alasan swadaya, namun harus terlebih dahulu disepakati bersama. Misalnya, pungutan swadaya untuk biaya rehab kantor, maupun untuk keperluan di bidang pendidikan di Ciampea.

“Semua harus resmi, karena tindakan tersebut sudah langsung dimonitor oleh satelit yang khusus mengawasi setiap tindak pelanggaran pungli, khususnya di wilayah Indonesia saat ini sudah terkontrol, dan mudah saja bagi aparat hukum untuk melakukan OTT,” tegasnya.

Agar diketahui, kasus ini bukan soal nilai uangnya, meski hanya Rp1000 maupun Rp2000 sekalipun. Sebab, pelanggarannya sudah masuk tindak pidana karena kasus pungli, lanjut camat, masuk dalam gratifikasi atau suap, jadi harus dihindari dan ditinggalkan.

Terkecuali, untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus masalah pertanahan di kecamatan, itu masuk ke dalam jasa khusus, karena sudah mempunyai kekuatan hukum atau SK Kantor Badan Pertanahan Nasional.

“Untuk pemdes, jika memang ingin melakukan sebuah pungutan yang jelas, misalnya retribusi untuk pengelolaan sebuah kawasan wisata baru yang akan dikelola desa, harus dicantumkan dan ditentukan dalam Perdes (Peraturan desa), bahkan harus berdasarkan hasil kesepakatan yang melibatkan lembaga-lembaga lain, seperti RT dan RW maupun para tokoh masyarakatnya,” paparnya.

Juanda mengakui, pungli bisa saja terjadi, jika di satu wilayah desa ada kegiatan pembangunan sebuah proyek, apakah itu pembangunan gedung, jalan, tembok penahan tebing (TPT) dan sebagainya yang dibiayai pemerintah melalui APBD maupun APBN.

“Itu sebab, kades dilarang meminta bagian, meskipun dengan alasan sebagai kadeudeuh atau apalah istilahnya kepada pihak investor maupun kontraktor. Karena, secara hukum, walau hanya minta sepeser-pun, tetap tidak diperbolehkan. Bisa saja nanti jika proyek tersebut bermasalah, pihak kontraktor akan beralasan, buntutnya proyek mereka gara-gara anggaran minim untuk dana kadeudeuh buat kades,” tukas camat.

Camat menghimbau, desa boleh melakukan pengawasan, jika ada proyek pembangunan di wilayahnya, termasuk meminta Surat Perintah Kerja (SPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tujuannya, tak lain untuk mengetahui lebih jelas spesifikasi pembangunannya, apakah memang sesuai yang diajukan sebelumnya oleh pemdes ke pemerintah kabupaten misalnya, jika melanggar, desa boleh melaporkannya untuk menindak kontraktor yang nakal.

"Sekali lagi saya menghimbau agar semua jajaran pemdes maupun UPT untuk tidak penah pernah terlibat dalam masalah pungli. Karena, ganjarannya akan dipidanakan,” tandasnya.

Pernyataan camat Juanda, diamini Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanitreskrim) Polsek Ciampea, Ajun Komisaris Polisi (AKP), Budi Utama. Kata dia, siapapun orangnya dan apapun jabatannya, jika melakukan pelanggaran pungli di wilayah hukum Polsek Ciampea.

“Termasuk kades yang doyan meminta jatah kepada setiap kontraktor yang sedang berlangsung proyek di desanya yang dibiayai APBD maupun APBN. Maka akan saya tangkap,” ancam Kanitreskrim tegas.

 

Reporter: Sabastian

Editor     : Arief Pramana

.