Penertiban Galian Liar di 3 Kecamatan Selatan Kabupaten Bogor Tinggal Menunggu Waktu

  Ā©
Agus Ridallah

Transbogor.co- Keberadaan galian di 3 kecamatan selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terus menuai persoalan, baik secara lingkungan maupun persoalan sosial disikapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam waktu dekat penegak peraturan daerah (Gakperda) tersebut akan ke lapangan melakukan pengecekan soal perizinan yang di kantonginya.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pemeriksaan (Bina Riksa) Satpol PP Kab. Bogor, Agus Ridallah bahwa persoalan galian di Kec. Caringin, Cigombong dan Cijeruk sudah dalam pembahasan.

Langkah pertama yang akan diambil, adalah melakukan pengecekan perizinan terhadap semua galian yang ada di 3 kecamatan tersebut.

“Agar langkah penindakannya jelas, maka kami akan melakukan pengecekan perizinannya dulu, jika memang terbukti tak mengantongi izin, maka langkah tegas siap kami ambil, seperti penyegelan dan menyita barang penunjang operasional mereka,” tegas Agus Ridallah saat dihubungi, Minggu (23/10/2016).

Lanjut Agus, meski aturan baru soal galian adanya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Namun, tegas dia, jika terbukti keberadaan galian tersebut tidak memiliki izin, maka pihaknya akan menggunakan Perda Ketertiban Umum dalam penindakannya nanti.

“Sebenarnya ranah penyidikan terhadap galian tersebut sekarang ada di tingkat provinsi, tapi kami akan menggunakan Perda yang ada di Kab. Bogor untuk menindak mereka,” ungkap Agus Ridhollah.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Dadan Ramdan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Bogor, Selamet Mulyadi mengecam, keberadaan galian tersebut, karena telah merusak ekosistem yang ada.

Bahkan, Walhi Jabar ini berencana akan turun ke lokasi melihat kondisi lingkungan yang rusak, karena aktivitas penambangan tersebut.

Adanya aktivitas penambangan (galian) tidak hanya merusak lingkungan di sekitarnya. Tapi, kegiatan liar tersebut juga menjadi persoalan antar pengusaha dengan warga sekitar, karena dampaknya sangat mengganggu warga.

Selain polusi udara yang membuat tidak sehat, rusaknya infrastruktur di wilayah tersebut pun ditenggarai, karena aktivitas pengusaha galian.

Padahal, Muspika setempat pun telah melakukan upaya penindakan, seperti yang dilakukan Kepolisian Sektor (Polsek) Cijeruk yang telah memberikan police line di lokasi galian.

Namun, upaya penindakan Muspika seolah dianggap seremonial oleh para pemilik galian, sehingga hanya dalam hitungan hari pasca penindakan, mereka sudah kembali beroperasi.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.