Pembebasan Lahan Tinggal 2 Persen, Hanibal: Pemkab Bogor Sebaiknya Surati Pemprov Jabar

  Ā©doc

Transbogor.co- Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Nambo, di Kecamatan Klapanunggal yang merupakan harapan masyarakat Kabupaten Bogor, bahkan kota-kota tetangga, seperti Bekasi, Depok dan Jakarta tidak lama lagi akan segera dapat dipakai. Karena, pembebasan lahan kini sudah mencapai 98 persen.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Teuku Hanibal Asmar menjelaskan, dari sisa pembebasan lahan yang kini hanya 2 persen lagi, dan itu pun spot-spot kecil seharusnya cepat diselesaikan, dan TPST sudah dapat digunakan.

Itu sebab, kata dia, seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera mengajukan permohonan agar pembebasan lahan yang tinggal selangkah lagi itu dapat segera diselesaikan.

“Pembebasan lahan di Nambo sudah mencapai 98 persen, dan harganya semua sudah diatur oleh appraisal. Saya kira ini seharusnya sudah dapat digunakan, mengingat hanya spot-spot kecil saja yang belum selesai,” kata Hanibal kepada wartawan, Minggu (23/10/2016).

‎Percepatan penyelesaian di TPST Nambo ini, sambung Bendahara Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat ini, memang sudah seharusnya dilakukan, mengingat TPAS Galuga sudah tidak representatif.

Berkaca dari Galuga, di Kecamatan Cibungbulang, lanjut dia, pembangunan TPST Nambo pasti jauh lebih baik. Apalagi, fasilitas kesehatan yang memakan waktu dalam proses pembangunannya, ditambah Detail Engineering Design (DED) sudah terencana dari awal.

“Sekarang tunggu apalagi, 2 persen lahan tinggal dieksekusi. Kalau saya pribadi, mengharapkan Kab. Bogor cepat mengajukan permohonan kembali agar TPST Nambo bisa segera digunakan, mengingat urgensinya,” imbuhnya.

Menyinggung uang kerohiman yang juga sempat menjadi polemik, Politisi PPP ini mengaku, di Kab. Bogor, sudah tidak ada lagi anggaran untuk itu dan dana tersebut hanya tinggal di provinsi atau pusat.

“Persolannya nanti, apakah menggunakan APBD atau provinsi, karena setahu saya Kab. Bogor sudah tidak ada anggaran untuk itu. Selain itu, BPS (Badan Pusat Statistik) juga harus melibatkan masyarakat untuk ikut membersihkan dan mengelola sampah, karena menurut saya itu merupakan lahan ekonomi juga bagi masyarakat,” sambungnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kab. Bogor, Ade Sanjaya mengungkapkan, ‎TPST Nambo merupakan harapan bagi masyarakat banyak, karena tidak hanya melibatkan Kab. Bogor.

Dia mengaku, kalau pengajuan permohonan sudah ada, dan siap diajukan 2017 mendatang, mengingat kesiapan Kab. Bogor, guna menyiapkan Nambo apabila sudah siap dioperasionalkan.

“Kalau urusan Nambo sudah bisa digunakan, saya pribadi belum mengetahuinya. Tapi, kalau memang itu benar, ya bagus. Karena, pengelolaan di Nambo sangat berbeda dengan Galuga. Di sana lebih modern, lebih ramah dan energi yang dihasilkan pun jauh lebih baik. Ya saya rasa ini kabar yang bagus. Dan, semoga Nambo bisa segera diselesaikan,” tambah Politisi Demokrat itu.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.