Tega Banget! Waralaba Ini Gusur Pelaku UKM Berjualan

  Ā©doc

Transbogor.co- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, sudah seharusnya merubah peraturan yang mengatur tentang keberadaan minimarket. Selain jumlahnya terus bertambah tanpa melihat jarak satu dengan yang lainnya.

Keberadaanya pun kerap menimbulkan persoalan dengan para pedagang tradisional. Kasus terbaru adalah waralaba Alfamidi, di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekitar.

Ny. Siti (40), salah satu pelaku UMKM yang berjualan persis di sekiar Alfamidi Cisarua mengaku, harus membayar sewa sebesar Rp2 juta per-bulan. Padahal sebelumnya, harga sewa yang diterapkan manajemen Alfamidi hanya berkisar Rp500 ribu per bulan. Sontak, tarif sewa yang diberlakukan sekarang memicu protes pelaku UMKM.

“Kok aneh sih, sewa lokasi yang sebelumnya diperuntukan untuk UMKM harus bayar sewa begitu besar, padahal awal kita sewa hanya 500 ribu saja per bulan, bukannya minimarket sekelas Alfamidi ini sudah seharusnya memberikan tempat bagi pelaku UMKM,” ujar Siti kepada wartawan, Minggu (23/10/2016).

Padahal, sudah jelas di Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bogor, Nomor.11 tahun 2012, keberadaan minimarket atau toko modern harus berkontribusi bagi kelangsungan UKM. Salah satunya memberikan tempat usaha dan mengadakan pembinaan.

“Kalau pun harus dikenakan sewa, harga sewanya pun harus serendah-rendahnya, kalau sekarang sudah dikomersilkan dengan meminta biaya sewa 2 juta rupiah per bulan,” keluhnya.

Lanjut dia, Perda tersebut seolah tidak dipedulikan oleh para pengusaha minimarket atau toko modern, mereka tak segan mengambil tindakan yang bahkan bertentangan dengan Perda itu.

“Tapi anehnya, Pemkab Bogor sudah banyak pelanggaran yang dilakukan Alfamidi, tapi terus memberikan izin, sehingga jumlahnya terus bertambah,” sambungnya.

Sementara, satu hal lagi dugaan pelanggaran untuk Alfamidi tersebut, yakni memutuskan pembinaan ke pelaku UMKM setempat, seperti yang dialami, Mang Iding. Menurut dia, pihak Alfamidi menyuruhnya keluar dari ruang usahanya yang memang diperuntukan untuk UMKM.

“Saya juga tidak paham, mengapa mereka melakukan itu, padahal tiap bulan juga saya bayar sewa, dan membayar pajak sebagaimana diharuskan oleh Alfamidi,” kesal Mang Iding.

Perlakuan mereka, masih menurut dia, seolah tindakan sepihak. “Padahal dulu, sebelum berjualan, saya meminta izin dulu, dan diperbolehkan, tapi kenapa sekarang mereka mengambil keputusan sepihak dengan berbagai alasan,” tukasnya.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.