A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/cpanel/php/sessions/ea-php72/neraca_session95b2eb6c78c20302a8fe623e41c6f4e7): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/httptran/public_html/application/controllers/Baca.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/httptran/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php72)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/httptran/public_html/application/controllers/Baca.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/httptran/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Ini Kata Kepala DTBP Terkait Bangunan Ilegal

Ini Kata Kepala DTBP Terkait Bangunan Ilegal

Oleh :
Ini Kata Kepala DTBP Terkait Bangunan Ilegal

Transbogor.co - Pelanggaran demi pelanggaran di sektor pembangunan sepertinya menjadi penyakit akut yang sangat kronis bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Ironisnya, kendati sudah terbukti, tak sedikit instansi terkait yang mengulur-ngulur penindakan dengan dalih prosedural Peraturan Daerah (Perda).


Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor, Lita Ismu Yulianti misalnya. Ia mengataku, sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh dinas yang dipimpinnya terkait penertiban bangunan tanpa izin.


Lita pun mencontohkan, penindakan terhadap perumahan Samudera Biru, di kawasan Cibinong Raya.
"Kami sudah melakukan surat teguran I, II dan III. Secara administratif kita stop sampai surat teguran ke III, tidak ada pembongkaran karena itu kewenangannya Satpol PP," kata Lita.


Lita menambahkan, sesuai aturan yang berlaku, setelah melayangkan surat teguran sampai dengan teguran ke III, pihaknya juga telah melimpahkannya ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti penegak Perda Kabupaten Bogor. "Sudah kami limpahkan ke Satpol PP, setelah di Satpol PP sudah bukan kewenangan DTBP lagi, terserah mau dikaji lagi atau memediasi ataupun melihat dari aspek sosial Satpol PP punya aturan tersendiri. Jadi DTBP hanya administratif saja," imbuhnya. (Rifan/er)