A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/cpanel/php/sessions/ea-php72/neraca_session3e0d42f4470fff156a7956fe1b543515): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/httptran/public_html/application/controllers/Baca.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/httptran/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php72)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/httptran/public_html/application/controllers/Baca.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/httptran/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Tuntutan Buruh Rp3.75 Juta Gagal, UMK 2016 Ditetapkan Rp2.975 Juta

Tuntutan Buruh Rp3.75 Juta Gagal, UMK 2016 Ditetapkan Rp2.975 Juta

Oleh :
Tuntutan Buruh Rp3.75 Juta Gagal, UMK 2016 Ditetapkan Rp2.975 Juta

Transbogor.co- Tuntutan sejumlah serikat buruh yang mendesak agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor 2016 naik menjadi Rp3.75 juta batal terealisasi. Setelah dilakukan pembahasan alot di Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Bogor, perwakilan pengusaha menyanggupi kenaikan upah buruh naik 12 persen menjadi Rp2.975.000 dari sebelumnya Rp2.655.000.

Hasil tersebut ditetapkan DPK setelah mengacu 60 komponen hidup layak (KHL) yang ditetapkan. Ketua DPK, Yous Sudrajat menegaskan, penentuan UMK tersebut tanpa merujuk pada payung hukum yang ditetapkan pemerintah, yakni PP Nomor 78 Tahun 2015.

”Surat edaran PP baru saya terima, sedangkan kita kan sudah lakukan proses cukup panjang untuk menetapkan UMK. Mungkin ke depannya baru kita akan gunakan PP,” tukas Yous saat diwawancarai Transbogor, Rabu (4/11/2015).   

Terkait tuntutan buruh yang mendesak agar UMK 2016 ditetapkan Rp3.75 juta,

Wakil Ketua DPK Apindo Kabupaten Bogor, Mansyur M Ilyas mengatakan, pihaknya tidak menyanggupi. Bila hal itu terus dipaksakan, maka akan beresiko terjadi PHK besar-besaran.

“Kami berpikir agar perusahaan juga bisa hidup. Dengan UMK 2015 Rp2.655.000 saja sudah banyak perusahaan yang gulung tikar,” ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Pleno DPK sempat diwarnai unjuk rasa ribuan buruh. Mereka meminta pemerintah mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015. Buruh yang datang dari berbagai serikat pekerja juga meminta UMK naik menjadi Rp3.75 juta. (sep/ek)